Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara bersama Aparat Penegak Hukum (APH) lintas sektor penyedia layanan perempuan dan anak di Malut suarakan pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), dan Perkawinan Anak (PA).
"Tentunya, kami akan bersama APH dorong proses penanganan dan pencegahan terhadap semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerjasama dari lintas sektor dan masyarakat," kata Wagub Malut, Sarbin Sehe di Ternate, Rabu.
Oleh karena itu, Wagub menegaskan dibutuhkan kolaborasi antara dinas-dinas terkait bersama-sama masyarakat untuk bersinergi dalam menyediakan pelayanan dan penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kekhawatiran terhadap terkikisnya nilai-nilai peradaban dan budaya lokal yang mulai terasa seperti gunung es.
Pernyataan tersebut terlontar, saat dihadapkan pada data dari Simfoni-PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan Anak bahwa tingkat kekerasan perempuan dan anak di Maluku Utara mencatatkan 222 kasus.
Dimana, dari 222 kasus tersebut, sebanyak 24 kasus diantaranya terjadi di Halmahera TImur, 48 kasus di Kota Tidore Kepulauan dan posisi mengkhawatirkan sebanyak 74 kasus terjadi di Kota Ternate sekaligus menjadi yang terbanyak diantara 10 Kabupaten/Kota dan data tersebut diambil per September 2025.
"Kita harus terus bersyukur, karena kita diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk bertanggungjawab selaku lembaga penyedia layanan di masing masing instansi atau lembaga," serunya kepada peserta forum.
Sarbin Sehe mengajak seluruh masyarakat agar berkomitmen untuk terus bergerak dan bersama-sama melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi, penyuluhan, dan membuat strategi melalui program kerja masing-masing.
Sehingga, Wagub harapkan melalui forum dialog sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama lintas sektor penyedia layanan perempuan dan anak Provinsi Maluku Utara dapat memberikan terobosan baru kepada semua pihak untuk melaksanakan peran dan fungsi secara baik dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia.
"Forum ini jangan sampai hanya sekedar formalitas, tetapi setelah kegiatan ini selesai harus ada langkah kongkrit dan implementasi untuk ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dalam forum dialog tersebut" tutup Wagub disertai tepuk tangan hadirin.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas P3A Maluku Utara, Dessy Masyita Turuy di sela-sela kegiatan menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi perempuan dan anak.
"Melalui forum ini, kita ingin memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam suasana yang aman serta bebas dari kekerasan," ujarnya.
