Ternate (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Wagub Malut) Sarbin Sehe menekankan pentingnya pemerataan layanan publik, khususnya layanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan di wilayah Maluku Utara yang terdiri atas pulau-pulau dengan akses yang masih terbatas.
"Memang, kondisi geografis Malut mengharuskan pemerintah terus menghadirkan inovasi pelayanan, terutama bagi masyarakat di wilayah terluar seperti Taliabu, Morotai, juga wilayah Selatan Halmahera," katanya di Ternate, Kamis.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Tasyakuran Hari Bakti Ke-1 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun 2025 yang digelar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate.
"Saudara-saudara kita di Taliabu yang harus menempuh perjalanan jauh berjam-jam melintasi laut hanya untuk mendapatkan layanan. Di beberapa wilayah lain, gelombang tinggi sering menjadi hambatan. Ini harus kita jawab dengan kebijakan yang berpihak pada pemerataan layanan," ujarnya.
Sarbin juga berharap agar pelayanan imigrasi yang sebelumnya hanya berada di beberapa wilayah dapat diperluas. Menurutnya, penambahan kantor dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah penting untuk menjangkau seluruh masyarakat Malut.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga menyampaikan keprihatinan terhadap meningkatnya kasus kekerasan dan tindakan kriminal yang melibatkan anak-anak di Malut.
"Anak-anak kita seharusnya mendapat ruang tumbuh yang aman dan bahagia, bukan menjadi korban kekerasan atau terlibat tindak kriminal. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.
Wagub meminta seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat upaya pencegahan dan penanganan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
"Dalam isu anak, korban dan pelaku sama-sama memiliki masa depan. Keduanya harus kita pulihkan dan dampingi agar mampu kembali tumbuh serta berkembang," imbuhnya.
Wagub juga menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Imipas beserta jajaran atas kerja sama yang selama ini terjalin baik dengan Pemprov Malut.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus diperkuat, terutama dalam mendukung pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkualitas di daerah.
"Kami mengapresiasi seluruh jajaran Imipas, dengan harapan kebersamaan ini terus dijaga untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan untuk menyiapkan masa depan Malut menuju generasi emas 2045," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Imipas Malut Said Mahdar dalam sambutannya memaparkan berbagai capaian pada jajaran Imipas selama satu tahun pascapenggabungan kelembagaan tersebut.
Sejumlah capaian strategis tersebut, di antaranya peningkatan layanan keimigrasian melalui digitalisasi seperti e-passport dan e-visa, penguatan pengawasan orang asing, termasuk kerja sama dengan aparat daerah dan lembaga hukum, optimalisasi program pembinaan dan reintegrasi bagi warga binaan pemasyarakatan hingga pelaksanaan program prioritas nasional.
Menurut dia, raihan sejumlah penghargaan, baik dari Kementerian maupun pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atas peningkatan kualitas layanan publik.
"Penghargaan yang kita terima adalah bukti bahwa jajaran Imipas terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang profesional, humanis dan berintegritas," ujarnya.
