"Kami berharap program ini dapat berjalan dengan lancar, karena rencana itu dapat menghemat APBN cukup banyak," kata Ketua Hiswana Maluku Utara, Nasri Abubakar di Ternate, Kamis.
Dia mengatakan, rencana pemerintah itu sebenarnya sudah dari tahun 2010, hanya saja di Indonesia ada dua daerah yang belum diberlakukan yaitu Maluku dan Papua.
"Jadi untuk 2017 mendatang pemerintah sedang mencanangkan untuk mengonversi minyak tanah ke gas juga di dua daerah tersebut," ujarnya.
Dia menambahkan, salah satu produk yang disubsidi cukup besar oleh negara adalah minyak tanah, sehingga jika dapat dikonversi dengan baik maka subsidi minyak tanah dalam APBN dapat dikurangi, dan dialihkan untuk hal lain misalnya pendidikan, kesehatan atau masalah sosial lainnya.
Ia mengakui banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan gas, namun lama-lama akan terbiasa dengan sendirinya.
"Dahulu di Sulawesi, Kalimantan dan beberapa daerah lain juga mengalami hal yang sama, namun lama-kelamaan mereka juga terbiasa," ujarnya.
Nasri mengatakan, jika masyarakat telah beralih ke gas, maka bisa jadi minyak tanah tidak akan dipasok lagi ke Malut.
Jika tetap ada, pastilah bukan subsidi dan harganya menyesuaikan dengan HET.
"Sekarang hampir sebagian besar daerah telah menggunakan gas, jarang yang membeli minyak tanah karena harganya lebih mahal dari gas," katanya.
Menurut Nasri, gas yang dikonversi juga yang bersubsidi, ukuran 3 kg, atau biasa disebut dengan tabung melon.
"Sekarang harganya Rp17.000, namun itu karena mengalami kenaikan. Jika normal, hanya Rp12 per tabung," katanya.
Pewarta: Abdul Fatah: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
