OJK-Panitia Tanwir Muhammadiyah Gelar Seminar Ekonomi Syariah

Ambon, 23/2 (Antara Maluku) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan panitia Tanwir Muhammadiyah, di Ambon, Kamis, menggelar Seminar Nasional Ekonomi Syariah, dengan tema, "Arah dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia".

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Yunahar Iliyas dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan seminar nasional ini sebagai rangkaian acara Tanwir Muhammadiyah dalam upaya menumbuhkembangkan perekonomian berbasis syariah di Maluku.

"Saya mengapresiasi kegiatan seminar ini karena merupakan upaya menggerakan dan pemberdayaan ekonomi umat di daerah," ujarnya.

Menurut dia, seminar ini digagas dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pelaku bisnis di sektor syariah serta perkembangan terkini ekonomi syariah di Indonesia dan peluang maupun potensi investasi bisnis ekonomi syariah dan lembaga jasa keuangan, di daerah.

Sedangkan, Kepala Departemen Perbankan Syariah-OJK, Achmad Sukro dalam materi keynote speechnya mengatakan ekonomi Islam dalam perkembangan global menunjukan pertumbuhan dan peran yang semakin besar.

"Aset keuangan syariah pada 2015 secara global sebesar dua triliun dolar Amerika dan diprediksi 2021 meningkat menjadi 3,5 triliun Dolar Amerika," katanya.

Namun, menurut dia, Indonesia sebagai negara penduduk Muslim terbesar di dunia baru mampu menempati urutan ke-9 dalam Top 10 Islamic Finance Asset.

"Diyakini Indonesia memiliki potensi sangat besar bersama dengan Uni Arab Emirates (UAE), Kuwait, Baharain dan Qatar. Indonesia dikelompokkan sebagai emeriging leaders yakni negara-negara yang memiliki potensi besar dan mempengaruhi keuangan syariah," tandasnya.

Menurut Achmad, secara statistik, industri keuangan syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 29,65 persen pada 2016, menyusul 2015 hanya 19,94 persen.

Khusus perbankan, katanya, pada 2016 meningkat 20,3 persen sehingga total aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional mencapai 5,33 persen.

Sementara di Maluku pada saat ini terdapat dua Kantor Cabang Bank Syariah dan dua Kantor Cabang Pembantu Syariah, dan dalam waktu dekat jumlah bank syariah akan bertambah dengan kehadiran satu kantor cabang bank syariah baru.

"Total aset perbankan syariah di Maluku tumbuh sebesar13,35 persen dari Rp436,19 miliar menjadi Rp494,41 miliar pada Desember 2016. Sedangkan total pembiayaan perbankan syariah sebesar Rp109,27 miliar atau tumbuh 13,23 persen dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp354,95 miliar atau tumbuh 12,98 persen, dibandingkan tahun 2015," kata Achmad.

Menurut dia, kehadiran lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah ini akan membantu pengembangan ekonomi syariah khususnya untuk mengakomodasi transaksi keuangan, kebutuhan investasi dan sumber pendanaan dengan konsep syariah, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian di Provinsi Maluku.

Ia mengakui indeks literasi keuangan syariah secara nasional masih sebesar 8,11 persen dan indeks inklusi 11,06 persen. Artinya hanya 8 orang dari 100 orang di Indonesia yang telah mengetahui dan memahami keuangan syariah dan hanya 11 orang dari 100 orang di Indonesia yang telah menggunakan/mengakses produk dan layanan keuangan syariah.

"Provinsi Maluku indeks literasi keuangan syariah baru sebesar 2,91 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 3,27 persen," ujar Achmad.

Karena itu, menjadi tantangan OJK di pusat maupun di daerah, dan seluruh stakeholders industri keuangan syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi serta menghadirkan produk layanan keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat, sehingga potensi pengembangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia khususnya di Provinsi Maluku dapat direalisasikan dengan baik.

Seminar dihadiri ebih 200 peserta, dari unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI), Yayasan Pendidikan Islam, Perguruan Tinggi Islam, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengurus-pengurus daerah Muhammadiyah, para pelaku bisnis syariah di lembaga jasa keuangan maupun sektor rill serta para penggiat ekonomi syariah di Provinsi Maluku.

Diskusi panel menghadirkan narasumber dari Dikti Litbang Muhammadiyah Prof Edy Suandi Hamid, Departemen Pengawasan Industeri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B, Achamd Buchori, Departemen Perbankan Syariah-OJK, Lucy Irawati dan BPRS Amanah Ummah Bogor, Abduh Holil.