Indonesia Tuan Rumah "EATOP" 2017

Jakarta, 29/8 (Antara Maluku) - Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan "The 13th East Asia Top Level Official's Meeting on Competition Policy" (EATOP) atau Pertemuan Pejabat Tinggi Asia Timur tentang Kebijakan Persaingan yang akan diselenggarakan di Bali pada 6-7 September 2017.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan tujuan diadakannya pertemuan tersebut, adalah untuk mendorong persaingan usaha yang sehat bisa lebih berkembang dari saat ini khususnya untuk kawasan Asia Timur.

"Kami akan angkat dua isu strategis, yang pertama mengenai isu pangan dan kemudian berbagi pengalaman dengan negara-negara lain," kata Syarkawi, di Jakarta, Selasa.

Pertemuan EATOP tersebut akan dihadiri oleh pejabat tinggi komisi pengawas persaingan dari negara anggota ASEAN dan negara lain dari wilayah Asia Timur seperti Jepang, Korea, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Taiwan, Hong Kong, Mongolia dan juga Australia.

Syarkawi mengatakan, isu soal pangan akan menjadi fokus pembahasan KPPU yang akan secara khusus membahas kejahatan kartel lintas batas yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan koordinasi antara negara di Asia Timur dalam upaya penanganan kejahatan kartel tersebut.

"Bagaimana menangani kejahatan kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha di berbagai negara, itu perlu koordinasi dari berbagai negara di Asia Timur," ujar Syarkawi.

Selain itu, lanjut Syarkawi, berbagi pengalaman antar lembaga pengawas persaingan juga dibutuhkan. Pengalaman tersebut nantinya bakan bisa menjadi acuan bagi KPPU atau lembaga serupa saat menghadapi kejahatan persaingan di negara masing-masing.

EATOP diinisiasi oleh ketua Japan Fair Trade Commission (JFTC) dan KPPU pada 2005, yang menilai perlu adanya kerangka kerja sama bagi pimpinan dan pejabat tinggi lembaga persaingan usaha untuk bertemu dan bertukar informasi terkait kebijakan persaingan usaha.

Salah satu poin yang menjadi perhatian khusus EATOP adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi kebijakan persaingan usaha. Selain itu, juga untuk bertukar informasi terkait perkembangan hukum dan kebijakan persaingan usaha di wilayah masing-masing.