Panglima Beri Pengarahan Kepada Prajurit TNI/Polri

Ambon, 20/11 (Antara Maluku) - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Ambon, Maluku, Senin, memberikan pengarahan kepada para prajurit TNI dan Polri untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo untuk mengingatkan bahwa politik TNI dan politik Polri sama yakni politik negara, semuanya dicurahkan untuk menjaga keutuhan NKRI," katanya.

Panglima menegaskan, sosok prajurit TNI dan Polri harus taat pada hukum dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, serta taat kepada atasan. Artinya ketaatan itu berjenjang dari bawah ke atas, atasan TNI dan Polri adalah Presiden RI yang dipilih secara sah dan konstitusional.

"Soliditas TNI dan Polri itu merupakan dua tonggak yang kuat menjaga keutuhan NKRI, itu akan mewujudkan stabilitas keamanan dan stabilitas politik. Dengan kondisi tersebut, pembangunan akan berjalan, investasi berjalan dan ekonomi akan meningkat," katanya.

"Saya mengingatkan juga tahun depan adalah tahun politik dan Presiden mengingatkan bahwa TNI dan Polri harus saling mengontrol," ujar Panglima.

Ia mengatakan pada saat mengunjungi Akademi Kepolisian, di hadapan para Kapolres, Kapolda dan Pejabat Utama Kepolisian, dirinya meminta tolong kepada para Kapolres dan jajarannya agar ikut mengontrol prajurit-prajurit TNI di mana pun mereka bertugas.

"Apabila ada yang berbuat tidak netral, ingatkan dan laporkan secara berjenjang dan diingatkan kepada pelakunya untuk melaporkan kepada atasannya dan sampaikan kepada saya," katanya.

"Begitu juga Kapolri minta tolong kepada saya, kalau ada aparat kepolisian yang tidak netral, TNI mengingatkan dan kita saling mengingatkan, karena dalam pesta demokrasi harus ada yang menjadi penengah yakni TNI dan Polri. Menjadi penengah harus bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bertengkar atau berselisih pendapat. Jadi kuncinya penengah harus netral," tegasnya.

Disinggung calon kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota yang berasal dari anggota TNI dan Polri yang masih aktif, menurut Panglima sepanjang belum mendaftarkan atau belum ditetapkan sebagai calon itu tidak ada masalah. Tetapi setelah ditetapkan sebagai calon perlu jaga jarak dan netral.

"Di Maluku ada Kepala Korps (Kakor) Brimob Irjen Pol Murad Ismail, calon gubernur, apa yang dilakukannya selama ini, tidak ada masalah, tetapi begitu sudah mendaftar dan sudah ditentukan sebagai calon gubernur, saat itu juga harus jaga jarak dan netral," katanya.

Panglima TNI juga mengingatkan kepada Pangdam XVI/Pattimura dan para Danrem untuk mampu memetakan daerah-daerah yang sering terjadi konflik, dan perlu mengetahui tokoh-tokoh masyarakat di daerah konflik dan apa penyebabnya.

"Sejak awal harus bisa menetralisir apabila terjadi konflik. Kita perlu mengetahui tokoh-tokoh yang berpengaruh di daerah-daerah konflik dan meminta bantuan kepada tokoh-tokoh tersebut untuk menyelesaikan masalah bersama-sama dengan kepolisian," katanya.

Panglima juga mengaku bangga, karena selama memberi pengarahan tidak ada satupun prajurit TNI atau Polri yang menyampaikan pertanyaan bersifat kepentingan pribadi, dan menyarankan agar lebih sering diadakan pengarahan baik oleh pimpinan TNI maupun Polri.

"Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, semua pertanyaan dan saran untuk kepentingan tugas TNI dan Polri. Karena ada yang minta kapal untuk pelaksanaan tugas, itulah hebatnya prajurit TNI dan Polri," kata Panglima TNI.