Ternate, 11/4 (Antaranews Maluku) - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) memetakan dampak tingginya ledakan pendudukan mulai dari migrasi hingga pertumbuhan penduduk tidak seimbang.
"Kami sinergikan seluruh potensi bersama mitra kerja dalam meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan SDM yang berkualitas dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang dilakukan melalui program KKBPK dalam rangka mewujudkan dan memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah struktur," kata Sekretaris Rahmawati Tukuboya saat membuka kegiatan sinkronisasi lintas sektor dari program pembangunan kegiatan pengendalian penduduk Kota Ternate, Selasa.
Dia mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang nomor 52 tentang kependudukan sehingga, dengan pembangunan berkelanjutan dan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkmebangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi kebutuhan generasi mendatang.
Untuk itu, ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan mengharapkan agar sinkronisasi ini bisa melahirkan sinergitas antar-institusi di kampung KB melalui workshop pemetaan isu dan dampak kependudukan di Kota Ternate.
Sehingga, dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategi (Renstra) DPPKB Kota Ternate 2016-2021untuk menurunkan rata-rata angka laju pertumbuhan penduduk tingkat kota Ternate dari 2,5 persen tahun 2016 menjadi 2,1 persen tahun 2021.
Selain itu, upaya menurunkan Total Fertility Rate (TVR) dari 2,2 persen menjadi 2,1 persen tahun 2021 dengan meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) semua metode dari 54 persen menjadi 64,9 persen.
Menurunnya berkebutuhan KB tidak terlayani dengan pasangan usia subur 17 persen menjadi 12 persen, sehingga menurunnya Nate Reproduksi Rate (NRR) dari 1,32 persen ke 0,96 persen tahun 2021.
Oleh karena itu, upaya DPPKB Kota Ternate untuk menurunkan presentase kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur (WUS) dari 17 persen tahun 2016 menjadi 11 persen di tahun 2021.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Malut, Putut Riyatno ketika dikonfirmasi menyatakan, pihaknya perkuat integritas lintas sektor di kampung KB dalam rangka percepat terwujudnya kualitas hidup masyarakat.
"Salah satunya dengan menyiapkan rumah data di kampung KB agar dapat mencover seluruh kegiatan di wilayah kelurahan dan desa, " katanya.
Putut mengatakan, rumah data ini akan mencover seluruh kegiatan di kelurahan dan desa mulai dari permasalahan penduduk, pendidikan, kesehatan, hukum hingga persoalan narkoba agar cita-cita mewujudkan masyarakat berkualitas bisa terwujud khususnya di kawasan kampung KB.
DPPKB petakan dampak tingginya kependudukan di Ternate
Rabu, 11 April 2018 6:53 WIB