"Kerja sama antar daerah penting guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, kerja sama yang dilakukan bukan hanya antarkota, tetapi kabupaten maupun provinsi," kata Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono saat menyampaikan pesan Mendagri di pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XIII di Tarakan, Rabu.
Ia mengatakan, kerja sama antardaerah merupakan mekanisme pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,melalui pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Kerja sama antardaerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni pasal 363 sampai pasal 369.
"Undang-Undang Nomor 23/2014 mengatur kerjasama daerah, harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik," katanya.
Dijelaskannya, kerja sama antardaerah merupakan konsep lama yang harus ditindaklanjuti lintas sektor serta dalam bentuk wajib dan sukarela.
Kerja sama wajib yang dapat dilakukan setiap daerah seperti pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan maupun irigasi.
Sementara itu, kerja sama sukarela dapat dilakukan untuk seluruh aspek, tanpa dibatasi oleh kota dengan kota, tetapi dapat dilakukan dengan kabupaten maupun provinsi.
"Beberapa contoh kerja sama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Yogyakarta, Surabaya, Makassar dalam bidang Pariwisata dan Informasi Teknologi, kerja sama ini harus ditindaklanjuti setiap kota dan kabupaten lainnya di Indonesia," tandasnya.
Ditambahkannya, rakernas Apeksi juga merupakan ajang silaturahmi para Wali Kota se Indonesia, juga saling berbagi pengalaman mengelola pemerintahan.
"Diharapkan rakernas ini juga dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang nantinya akan disampaikan ke pemerintah pusat," tandas Sumarsono.
Ketua dewan pengurus Apeksi Airin Rachmi dalam laporannya menyatakan, Rakernas Apeksi dihadiri 68 Wali Kota, 24 Sekretaris Daerah serta perwakilan Asisten Pemerintah Kota.
Rakernas Apeksi mengangkat tema sentral penguatan kerjasama antar daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah.
"Sebelum pelaksanaan Rakernas para Wali Kota telah bertemu presiden Joko Widodo, tindaklanjut pertemuan tersebut akan dibahas permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, khususunya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal," katanya.
