Ternate, 8/8 (Antaranews Maluku) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku Utara (Malut) mengulas (review) seluruh implementasi program Kampung KB di seluruh kabupaten/kota di provinsi ini.
"Tentunya seluruh program akan dievaluasi, karena masih ada kendala mulai dari proses pencairan dana dan keterbatasan SDM, mulai dari kualitas hingga kuantitas, apalagi masalah di lapangan banyak petugas lapangan yang memiliki kemampuan terbatas dalam menjalankan program di Kampung KB," kata Kepala Perwakilan BKKBN Malut, Putut Riyatno di Ternate, Rabu.
Sebab, kata dia, Kampung KB bukan semata-mata program BKKBN, tetapi upaya pengentasan kemiskinan di daerah pesisir harus bersinergi dengan instansi terkait lainnya, sehingga program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) harus sejakan.
Selain itu, target capaian program KKBPK sendiri dalam semester I baru mencapai 43 persen, sehingga kendala pergerakan lini lapangan belum maksimal dengan memanfaatkan momentum dan dana anggaran yang disiapkan.
Tetapi, secara keseluruhan Kampung KB belum berjalan sesuai diharapkan, karena belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan di tingkat desa belum terwujud, karena keterlibatan lintas sektor belum nampak.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar seluruh kegiatan di kampung KB harus berhasil dan tidak melahirkan masalah, karena kegiatan non fisik dalam pembinaan dan penyuluhan harus terus dilakukan secara kontinyu.
Selain itu, ada program rumah data ini di kawasan Kampung KB, karena akan mencover seluruh kegiatan di kelurahan dan desa mulai dari permasalahan penduduk, pendidikan, kesehatan, hukum hingga persoalan narkoba agar cita-cita mewujudkan masyarakat berkualitas bisa terwujud khususnya di kawasan kampung KB.
Sebab, tujuan dari pencanangan kampung KB ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa maupun kelurahan melalui progra KKBPK serta pembagian sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
Selain itu, Kampung KB akan menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan prioritas program KKBPK secara utuh di lini lapangan dan bersinergis dengan sektor pembangunan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Putut mengajak agar semua pihak mensuskseskan program KKBPK melalui kampung KB secara berkualitas dan utuh dalam menjaga dan meningkatkan sinergitas antar sektor dalam mengintervensi program pembangunan pada satuan wilayah terendah guna mensejahterakan seluruh masyarakat bisa terwujud.
Sehingga, untuk tahun 2018 ini BKKBN Malut mendapatkan DAK sebesar Rp42 miliar untuk memenuhi kebutuhan non fisik sebesar Rp31 miliar dan non fisik Rp11 Miliar.
"Dana sebesar itu merupakan dana yang cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena akan difokuskan pada dukungan program Kampung KB," katanya.
BKKBN "review" program kampung KB di Malut
Rabu, 8 Agustus 2018 19:15 WIB