Ambon (ANTARA) - Indeks risiko bencana di Maluku sebesar 179 dengan kategori tinggi karena terdapat 12 jenis potensi ancaman bencana, kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Farida Salampessy.

"Dalam konteks kesiagaan bencana, Provinsi Maluku merupakan wilayah yang rawan bencana," katanya,  di sela-sela Deklarasi Jaga Alam di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa.

Ia mengatakan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menunjukkan indeks risiko bencana Maluku sebesar 179 dengan kategori tinggi, dan penjabaran risiko bencana yang tinggi pula di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Data tersebut sejalan dengan hasil Kajian Risiko Bencana yang menyatakan bahwa terdapat 12 jenis ancaman bencana berpotensi terjadi di Maluku, yakni banjir, banjir bandang, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrem, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, serta kegagalan teknologi.

"Menyadari ancaman bencana di sekitar kita, maka sudah sepatutnya melaksanakan penanggulangan bencana yang efektif sejak pada tahapan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Dalam hal ini peran pemerintah daerah sangat diharapkan dapat menjawab permasalahan bencana," ujar Farida.

Dalam konteks penanggulangan bencana, pihaknya berupaya menjawab permasalahan kebencanaan yang ada dengan fokus pada program pendampingan edukasi bencana dan pelatihan evakuasi mandiri bagi masyarakat.

Pada 2019, program tersebut dilaksanakan di empat kabupaten, yakni Maluku Tengah, Buru, Seram Bagian Barat, dan Maluku Barat Daya yang menyasar 1.600 pelajar dan komunitas perempuan.

Khusus untuk Kabupaten Maluku Tengah, program pendampingan telah mulai dilakukan sejak 2018, yakni di pulau Seram, sedangkan pada 2019 dipusatkan di desa Seith dan Hila, kecamatan Leihitu, dan desa Hatu, kecamatan Leihitu barat, pulau Ambon.

"BPBD telah berusaha menjawab persoalan yang ada, meskipun disadari sungguh terdapat banyak kendala yang ditemui. Tentunya kami berharap ada keseriusan pemerintah kabupaten dalam edukasi bencana di daerah masing-masing," kata Farida.
 

Pewarta: Shariva Alaidrus
Editor : Lexy Sariwating

COPYRIGHT © ANTARA 2026