PT Pertamina (Persero) menjajaki rencana suplai bahan bakar minyak (BBM) termasuk avtur ke PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Mimika, Papua. General Manajer Pemasaran Region 8 Wilayah Maluku-Papua PT Pertamina, Arief Prianto di Timika, Minggu mengatakan kebutuhan BBM PT Freeport Indonesia khususnya solar sangat besar mencapai 48 ribu kilo liter/KL per bulan dan selama ini diimpor. "Selama ini PT Freeport Indonesia tidak mengambil BBM dari Pertamina. Ini potensi bisnis yang cukup besar dan kami akan menyurati kembali PT Freeport agar bersedia membeli BBM dari Pertamina," kata Arief. Menurut Arief, Pertamina juga menjajaki mensuplai avtur untuk kebutuhan bahan bakar pesawat terbang di Bandara Mozes Kilangin Timika yang setiap tahun cenderung meningkat. Kebutuhan avtur pada Bandara Timika pada 2015 diproyeksikan mencapai 61.297 KL. Saat ini Pertamina telah menyediakan dua tanki khusus avtur berkapasitas 2x1.000 KL di Pelabuhan Paumako untuk mengantisipasi kemungkinan pihak PT Freeport mengambil avtur dari Pertamina. Terkait hal itu, menurut Arief, Pertamina masih menunggu jawaban dari manajemen PT Freeport untuk bisa mensuplai avtur ke Bandara Mozes Kilangin Timika. Akibat keterbatasan avtur di Bandara Timika selama ini, pesawat komersial yang singgah di Timika hanya dua maskapai yaitu Garuda Indonesia dan Merpati Nusantara. Harga avtur di Bandara Timika lebih mahal dari Jayapura dimana setiap maskapai yang mengisi avtur di Bandara Timika dikenakan biaya tambahan Rp1.400 per liter. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Dr Ibrahim Hasyim yang mendampingi Komisi VII DPR RI dalam kunjungan ke Timika, 3-5 November lalu mengakui hingga saat ini PT Freeport Indonesia masih mengimpor BBM. "Informasi yang langsung kami terima menyebutkan mereka mengikuti komitmen dengan Medco yang akan memasukan lima kargo," jelas Ibrahim. Dengan adanya impor BBM, menurut Ibrahim, daerah memiliki kemungkinan untuk menagih pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagai potensi untuk mendongkrak penerimaan daerah. "BPH Migas siap memberikan bantuan dan data-data sebagai dasar untuk menagih pajak," katanya. Menyangkut keterbatasan avtur di Bandara Timika, Ibrahim menyarankan Pertamina melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Udara agar bisa membantu mempermudah pasokan avtur ke Timika. Menurut Ibrahim, BPH Migas telah menerbitkan aturan bahwa siapapun yang ingin melayani pengisian avtur pesawat udara di Indonesia, harus bergabung dengan perusahaan nasional PT Pertamina.


:

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.