Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menawarkan konsep pengembangan Sentral Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dalam program Lumbung Ikan Nasional (LIN) ke Pemerintah Pusat.
"Pemprov Malut telah tawarkan konsep dalam mendukung pengembangan sektor perikanan Malut di berbagai daerah, karena memiliki komoditas unggulan yang menjadi fokus pengembangan perikanan budidaya, yaitu ikan kakap, kerapu, bobara, udang vaname, dan rumput laut. Budidaya ini fokus di keramba jaring apung," kata Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut, Abdullah Assagaf dihubungi dari Ternate, Minggu.
Dia menyatakan, konsep yang dikirim ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP RI) dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarvest RI) berdasarkan Inpres nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Industri Perikanan Nasional.
Ada empat SKPT yang diusulkan dalam program LIN, Pertama Pulau Morotai membawahi Halmahera Timur. Kedua, Sofifi membawahi Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, dan Halmahera Tengah. Ketiga, SKPT Halsel. Keempat, SKPT Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu.
Namun, kata Abdullah, sesuai arahan Menkomarvest, Luhut Binsar Pandjaitan saat menerima kunjungan Gubernur KH Abdul Gani Kasuba pada 23 Februari 2021 lalu, hanya dua yang menjadi fokus pengembangan, yakni SKPT Halsel dan SKPT Kepulauan Sula-Pulau Taliabu.
"Dimana untuk Kabupaten Halsel potensinya luar biasa, kemudian Kepulauan Sula lebih dekat dekat dengan Ambon, Maluku. Setiap SKPT ada kegiatan Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, dan Pemasaran Hasil Olahan," ujarnya.
Sehingga, berdasarkan proposal yang diusulkan, terdapat tiga komoditas unggulan yang menjadi fokus pengembangan perikanan budidaya, yaitu ikan kakap, kerapu, bobara, udang vaname, dan rumput laut. Budidaya ini fokus di keramba jaring apung (KJA).
Selain itu, DKP Malut juga akan menata perikanan tangkap dengan meningkatkan armada kapal untuk nelayan, daru yang sekarang kapal ukuran 10-30 GT dan 30-50 GT, akan ditingkatkan menjadi 50-100 GT dan 100-200 GT.
"Guna meningkatkan daripada produksi ikan itu sendiri dan akan melakukan penataan 13 pelabuhan perikanan, di Maluku Utara," ujarnya
Abdullah menambahkan, anggaran yang diusulkan dalam program LIN sebesar Rp1 triliun, dengan bentuk proyek multi years atau tahun jamak. Di tahun ini, anggaran untuk perencanaan dikabarkan bakal dicairkan.
Hal tersebut berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B451/MEN/KP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp3,286 triliun untuk merealisasi Maluku dan Maluku Utara sebagai LIN.
