DPRD Maluku dukung program pengembangan kawasan perikanan terpadu

Ketua DPRD Maluku, Drs. Lucky Wattimury mengatakan, pelaksanaan program pengembangan kawasan perikanan terpadu akan didukung penuh lembaga legislasi dari sisi regulasi serta pengawasan. (1/4) (daniel leonard)

Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku mendukung program pengembangan kawasan perikanan terpadu dari sisi regulasi dan pengawasan, serta mendorong sepenuhnya pemerintah daerah untuk memanfaatkan waktu yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo.

"Jangan pernah kita berpikir untuk main-main lagi karena ini adalah kesempatan emas yang mesti dimanfaatkan untuk kepentingan anak-cucu kedepan. Apalagi, Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang memiliki dampak besar bagi masyarakat Maluku," kata Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Kamis.

Wilayah Maluku yang pesisir lautnya 92,4 persen memiliki pusat perikanan yang sangat besar yakni di Laut Banda, Seram maupun Arafuru.

"Bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku dengan adanya pembangunan pusat kawasan terpadu perikanan di Maluku," tandasnya.

Sehingga pemerintah dan masyarakat Maluku harus siap untuk menyambut kehadiran LIN dengan segala macam program yang telah disampaikan tersebut, karena pembangunan kawasan perikanan terpadu ini termasuk didalamnya adalah Ambon New Port yang membutuhkan anggaran sekitar Rp5 sampai Rp6 Triliun.

Presiden juga telah menegaskan kepada para menteri terkait agar program ini sudah harus diselesaikan pada 2023. Itu, berarti ada perhatian serius terhadap Maluku yang dijadikan sebagai LIN.

"Maka kita mesti siap untuk berproses bersama dalam rencana pembangunan kawasan terpadu perikanan Maluku tersebut. Ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk kita," ujar Lucky.

Diharapkan kepada para nelayan dan generasi muda Maluku agar berproses bersama mempersiapkan diri baik dari sisi ketenagakerjaan, peningkatan kapasitas nelayan, mentalitas wira usaha, maupun etos kerjanya dalam menyambut program ini.

Dia juga meminta OPD terkait, baik Dinas Kelautan dan Perikanan, Dishub maupun PUPR agar sesegera mungkin dapat menindaklanjuti apa yang telah dibicarakan oleh Gubernur Murad dengan Presiden Jokowi.

Sebab penetapan Maluku sebagai LIN sudah selesai dan saat ini tinggal implementasinya seperti apa.

"Yang dibicarakan Presiden Jokowi dan Gubernur Murad dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh sebagian Menteri di Jakarta, awal pekan ini membicarakan implementasinya bagaimana, karena keputusan politiknya telah selesai dan sudah dibicarakan dari tahun lalu dimana Maluku telah ditetapkan sebagai LI," tegas Lucky.