Bupati Maluku Tenggara (Malra), Thaher Hanubun meminta dukungan Gubernur Maluku, Murad Ismail guna pengembangan industri rumput laut berskala besar di Kabupaten tersebut setelah daerah ini ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi Kampung Rumput Laut (Seaweed Estate).
"Jika di Ambon sudah ada Lumbung Ikan Nasional atau LIN, maka saya minta dukungan Gubernur Murad untuk mendukung industri rumput laut di Maluku Tenggara," katanya, di Langgur, Senin.
Bupati menyatakan hal itu terkait program Kementerian Koordinasi Bidang kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menetapkan Malra sebagai "Seaweed Estate". Ada dua daerah yang menjadi tempat percontohan, yakni di Malra dan Sumba Timur, Provinsi NTT.
"Gubernur telah berupaya sehingga adanya Ambon New Port untuk menyukseskan LIN, maka saya juga minta untuk Gubernur Maluku mendukung kami untuk suksesnya pengembangan industri rumput laut di daerah ini," ujarnya.
Dengan adanya industri rumput laut di Malra, ia meyakni perekonomian akan hidup, angka kemiskinan akan turun, begitu juga pengangguran akan berkurang dengan dibukanya lapangan kerja baru.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanuddin, bersama rombongan tiba di Langgur pada pekan lalu menghadiri Rakornas bersama Bupati Malra terkait pengembangan rumput laut skala besar.
Dia menyatakan, dengan menjadi kampung rumput laut di Malra, maka pengelolaan komoditi tersebut akan dilakukan secara teratur dan terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir, dari budidaya hingga manajemen pemasaran dan pemanfaatannya.
Safri bersama rombongan berada di Malra selama tiga hari untuk melihat potensi, di mana ia bersama timnya mengakui Malra memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan.
"Malra mempunyai lahan 11.000 hektar, di mana tujuh hektar yang siap. Saya pikir semua bagus, sekarang tinggal mengolah menajemennya atau sistemnya saja, kalau lokasi semua ini luar biasa," ujarnya.
Safri mengatakan, lahan yang disiapkan untuk budidaya rumput laut umumnya jauh dari masalah, jauh dari limbah, dan masyarakat yang sudah terbiasa membudidaya rumput laut menjadi nilai tambah. Masalah atau kelemahan yang ditemui adalah persoalan bibit, maka perlu mengembangkan kebun bibit di daerah Malra dengan dukungan dari pemerintah pusat.
Selain itu, persoalan harga panen rumput laut juga membuat petani merasa dirugikan. Menurut dia, dengan sistem dan program pengembangan rumput laut yang lebih baik, maka harga di tingkat petani seharusnya bisa meningkat.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Jika di Ambon sudah ada Lumbung Ikan Nasional atau LIN, maka saya minta dukungan Gubernur Murad untuk mendukung industri rumput laut di Maluku Tenggara," katanya, di Langgur, Senin.
Bupati menyatakan hal itu terkait program Kementerian Koordinasi Bidang kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menetapkan Malra sebagai "Seaweed Estate". Ada dua daerah yang menjadi tempat percontohan, yakni di Malra dan Sumba Timur, Provinsi NTT.
"Gubernur telah berupaya sehingga adanya Ambon New Port untuk menyukseskan LIN, maka saya juga minta untuk Gubernur Maluku mendukung kami untuk suksesnya pengembangan industri rumput laut di daerah ini," ujarnya.
Dengan adanya industri rumput laut di Malra, ia meyakni perekonomian akan hidup, angka kemiskinan akan turun, begitu juga pengangguran akan berkurang dengan dibukanya lapangan kerja baru.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanuddin, bersama rombongan tiba di Langgur pada pekan lalu menghadiri Rakornas bersama Bupati Malra terkait pengembangan rumput laut skala besar.
Dia menyatakan, dengan menjadi kampung rumput laut di Malra, maka pengelolaan komoditi tersebut akan dilakukan secara teratur dan terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir, dari budidaya hingga manajemen pemasaran dan pemanfaatannya.
Safri bersama rombongan berada di Malra selama tiga hari untuk melihat potensi, di mana ia bersama timnya mengakui Malra memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan.
"Malra mempunyai lahan 11.000 hektar, di mana tujuh hektar yang siap. Saya pikir semua bagus, sekarang tinggal mengolah menajemennya atau sistemnya saja, kalau lokasi semua ini luar biasa," ujarnya.
Safri mengatakan, lahan yang disiapkan untuk budidaya rumput laut umumnya jauh dari masalah, jauh dari limbah, dan masyarakat yang sudah terbiasa membudidaya rumput laut menjadi nilai tambah. Masalah atau kelemahan yang ditemui adalah persoalan bibit, maka perlu mengembangkan kebun bibit di daerah Malra dengan dukungan dari pemerintah pusat.
Selain itu, persoalan harga panen rumput laut juga membuat petani merasa dirugikan. Menurut dia, dengan sistem dan program pengembangan rumput laut yang lebih baik, maka harga di tingkat petani seharusnya bisa meningkat.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021