Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi menghadapi bencana gempabumi dan tsunami di wilayah tersebut.
"Rekomendasi ini dikeluarkan setelah tim BMKG melakukan verifikasi dan asesmen di lapangan pada sejumlah lokasi di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah," kata kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Ambon, Ahad.
Rekomendasi yang disampaikan kepada Pemprov Maluku berisi rencana jangka pendek yang perlu dilakukan dengan waktu kurang dari setahun, jangka menengah (2-3 tahun) serta jangka panjang dengan waktu lima tahun.
Rekomendasi aksi jangka pendek meliputi tujuh hal penting, yakni sosialisasi dan verifikasi peta bahaya dan peta risiko tsunami, penyiapan peta, jalur dan rambu evakuasi yang memadai, inventarisasi dan penyiapan gedung atau bangunan sebagai tempat evakuasi sementara serta penguatan sistem peringatan dini tsunami.
Selain itu, penguatan kapasitas badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tim siaga bencana untuk beroperasi selama 24 jam, penyusunan rencana kedaruratan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) evakuasi, pelatihan dan gladi evakuasi secara rutin dan memadai dengan memperhitungkan jarak dan waktu serta kemampuan mobilitas masyarakat dalam evakuasi.
Untuk jangka menengah dengan durasi waktu 2-3 tahun meliputi penyempurnaan tata ruang dengan memperhatikan peta multi bahaya, pengecekan bangunan strategis atau vital untuk memastikan kondisi tahan terhadap gempa dengan magnitudo 7,8, relokasi pemukiman yang berada di zona rawan gempa dan tsunami, penguatan infrastruktur pantai rawan tsunami serta perlindungan pantai rawan tsunami dengan penghijauan.
Sedangkan jangka panjang yakni evaluasi dan monitoring implementasi sistem mitigasi multi bencana, penyempurnaan tata ruang serta penyempurnaan kebijakan daerah untuk mitigasi bencana.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (ketiga kiri) melihat kondisi pesisir pantai negeri Samasuru, kecamatan teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (4/9/2021) (ANTARA/Jimmy Ayal)
"Rekomendasi rencana aksi ini perlu segera ditindaklanjuti dengan melibatkan semua komponen terkait, mengingat seluruh wilayah pesisir di provinsi Maluku rawan gempa tektonik dan tsunami," katanya.
Dia menyatakan, berdasarkan data sejarah gempa dan tsunami di Indonesia, ternyata frekuensi tertinggi terjadi di provinsi Maluku.
"Tercatat 45 kali tsunami terjadi di wilayah Maluku (termasuk Maluku Utara sebelum dimekarkan) selama rentang tahun 1600 Sampai 2006. Dua diantaranya merupakan tsunami dengan korban jiwa terbanyak," ujarnya.
Peristiwa bencana di Provinsi Maluku yang merenggut banyak korban itu adalah gempa bumi dan tsunami Seram yang dikenal sebagai "Bahaya Seram" tahun 1899 dengan korban jiwa mencapai 4.000 orang, serta gempa bumi dan tsunami Ambon tahun 1674 dengan tinggi tsunami 8-10 meter dan menelan korban 2.332 orang," ujarnya.
Dia juga menyatakan karakteristik gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Maluku berbeda dengan Pulau Jawa dan Sumatera, sehingga jargon "20-20-20" sebagai peringatan dan upaya siaga terhadap tsunami, tidak tepat diberlakukan di wilayah Maluku.
"Jargon 20-20-20 tidak berlaku di Maluku karena estimasi waktu tiba tsunami berkisar antara 1-7 menit saja. Walaupun berdasarkan pemodelan ketinggian gelombang tsunami di Maluku dapat mencapai angka 5 – 7 meter dari muka air laut," katanya.
Karena itu, dia meminta Pemprov Maluku bergerak cepat mempersiapkan masyarakat agar lebih tanggap dan menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami.
"Masyarakat di Maluku harus dilatih untuk segera mengevakuasi diri ke lokasi aman, tidak perlu menunggu peringatan dini tsunami saat merasakan gempa dengan guncangan kuat," ujarnya.
Sedangkan Pelaksana harian (Plh) Sekda Maluku Sadli Ie menyampaikan terima kasih kepada Kepala BMKG bersama seluruh jajaran atas upaya verifikasi dan asesmen peta rawan tsunami di sejumlah tempat di Maluku.
Dia menyatakan rekomendasi aksi yang disampaikan BMKG agar segera ditindaklanjuti dengan berbagai instansi teknis terkait kebencanaan, dan menyiapkan berbagai upaya mitigasi yang perlu segera dilakukan.*
