Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends mengungkapkan sebanyak 97 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang mangkrak di provinsi Maluku dan Maluku Utara (Malut) akan segera diselesaikan dan dioperasikan oleh pemerintah melalui PT. PLN.
"Hampir seluruh PLTD di Maluku dan Malut ini telah selesai dibangun tiang transmisi, jaringan kabel dan rumah mesin sejak 2017, tetapi kemudian mangkrak karena pemerintah memberlakukan moratorium pembelian mesin baru," Kata Mercy Barends di Ambon, Jumat.
Dari total 97 PLTD mangkrak tersebut, 56 unit berada di provinsi Maluku, sedangkan sisanya 41 unit di Malut.
Menteri energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, menurut Mercy, telah menyetujui pencabutan moratorium dan melanjutkan pengadaan mesin-mesin baru melalui skema relokasi untuk difungsikan pada 97 PLTD di Maluku dan Malut.
Mercy yang melakukan pertemuan dengan pimpinan PT. PLN Unit Induk Pembangkit (UIP) Wilayah Maluku - Malut, di Ambon, pada Kamis (21/10) mengatakan, Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR-RI telah menyetujui penyelesaian 97 PLTD yang mangkrak di dua provinsi tersebut secara bertahap dengan menggunakan empat skema.
Tiga dari empat skema yang ditetapkan akan ditangani melalui relokasi mesin-mesin PLTD yang dibagi dalam tiga klaster. Padahal sebelumnya Kementerian ESDM memutuskan tidak ada relokasi mesin PLTD karena menerapan transisi energi dari berbasis fosil ke energi baru terbarukan.
"Jadi khusus untuk 97 PLTD yang mangkrak di Maluku dan Malut, Kementerian ESDM melalui Dirjen Kelistrikan dalam pertemuan bersama Komisi VII pada Februari 2021, setuju adanya pengecualian untuk relokasi mesin-mesin PLTD untuk menyelesaikan permasalah kelistrikan di dua provinsi ini," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu menyakan, untuk klaster pertama akan difokuskan untuk memfungsikan sebanyak 31 PLTD yang meliputi 16 unit di Maluku dan 15 lainnya di Malut dengan target tuntas dan beroperasi pada Desember 2021.
"Saat ini tiga PLTD sementara dalam proses pembangunan untuk melayani kebutuhan listrik di sembilan desa, sedangkan sisanya 28 PLTD sudah sudah mulai menyala untuk memasok kebutuhan listrik di 182 desa di Maluku dan Malut," katanya.
Sedangkan klaster kedua, terdapat 29 PLTD yang akan diselesaikan, 15 unit diantaranya di Maluku dan 14 lainnya di Malut, juga akan menggunakan skema relokasi mesin baik yang sudah ada Maluku dan Malut maupun dari daerah lain.
"Mesin yang direlokasi kondisinya 80 persen masih baik dan baru, dan dipindahkan ke wilayah terpencil dan terisolasi untuk mengatasi kelangkaan pasokan listrik yang terjadi selama ini," katanya.
Khusus relokasi mesin PLTD di Maluku, menurut menurut Mercy sudah dapat dilakukan mengingat pada beberapa wilayah seperti Kota Ambon dan Langgur, Maluku tenggara telah difungsikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).
Sedangkan untuk klaster ketiga direncanakan untuk memfungsikan 17 PLTD yakni sembilan unit di di Maluku dan delapan lainnya di Malut. Untuk klaster ketiga ini juga akan dilakukan dengan pendekatan relokasi mesin PLTD.
Klaster ketiga direncanakan untuk 17 PLTD akan beroperasi pada semester kedua tahun 2022. Dari 17 PLTD tersebut sembilan unit diantaranya di Maluku untuk melayani 45 desa, sedangkan sisanya delapan unit laut di Maluku Utara.
"Khusus klaster ketiga juga menggunakan skema relokasi mesin. Di Beberapa PLTD mesinnya sudah ada tetapi belum bisa difungsikan karena pihak PLN perlu melakukan interkoneksi sistem eksisting terlebih dahulu," ujarnya.
Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku itu juga menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi pihak PLN untuk mengoperasikan PLTD tersebut, diantaranya masalah tanah, lahan serta infrastruktur lain dan akan diupayakan untuk segera diselesaikan.
Sedangkan untuk klaster IV mencakup 20 PLTD, 14 unit diantaranya berada di Maluku untuk menyuplai listrik di 24 desa dan empat unit lainnya di Malut untuk pasokan listrik di enam desa. Klaster terakhir ini mengunakan skema pengadaan mesin baru.
"Jadi untuk klaster II, II dan IV ditargetkan rampung dan beroperasi semester kedua 2022. PLN sendiri telah berkomitmen untuk menyelesaikannya tepat waktu, sehingga elektrikasi di Maluku yang saat ini masih 93 persen bisa meningkat diatas 96 persen," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Hampir seluruh PLTD di Maluku dan Malut ini telah selesai dibangun tiang transmisi, jaringan kabel dan rumah mesin sejak 2017, tetapi kemudian mangkrak karena pemerintah memberlakukan moratorium pembelian mesin baru," Kata Mercy Barends di Ambon, Jumat.
Dari total 97 PLTD mangkrak tersebut, 56 unit berada di provinsi Maluku, sedangkan sisanya 41 unit di Malut.
Menteri energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, menurut Mercy, telah menyetujui pencabutan moratorium dan melanjutkan pengadaan mesin-mesin baru melalui skema relokasi untuk difungsikan pada 97 PLTD di Maluku dan Malut.
Mercy yang melakukan pertemuan dengan pimpinan PT. PLN Unit Induk Pembangkit (UIP) Wilayah Maluku - Malut, di Ambon, pada Kamis (21/10) mengatakan, Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR-RI telah menyetujui penyelesaian 97 PLTD yang mangkrak di dua provinsi tersebut secara bertahap dengan menggunakan empat skema.
Tiga dari empat skema yang ditetapkan akan ditangani melalui relokasi mesin-mesin PLTD yang dibagi dalam tiga klaster. Padahal sebelumnya Kementerian ESDM memutuskan tidak ada relokasi mesin PLTD karena menerapan transisi energi dari berbasis fosil ke energi baru terbarukan.
"Jadi khusus untuk 97 PLTD yang mangkrak di Maluku dan Malut, Kementerian ESDM melalui Dirjen Kelistrikan dalam pertemuan bersama Komisi VII pada Februari 2021, setuju adanya pengecualian untuk relokasi mesin-mesin PLTD untuk menyelesaikan permasalah kelistrikan di dua provinsi ini," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu menyakan, untuk klaster pertama akan difokuskan untuk memfungsikan sebanyak 31 PLTD yang meliputi 16 unit di Maluku dan 15 lainnya di Malut dengan target tuntas dan beroperasi pada Desember 2021.
"Saat ini tiga PLTD sementara dalam proses pembangunan untuk melayani kebutuhan listrik di sembilan desa, sedangkan sisanya 28 PLTD sudah sudah mulai menyala untuk memasok kebutuhan listrik di 182 desa di Maluku dan Malut," katanya.
Sedangkan klaster kedua, terdapat 29 PLTD yang akan diselesaikan, 15 unit diantaranya di Maluku dan 14 lainnya di Malut, juga akan menggunakan skema relokasi mesin baik yang sudah ada Maluku dan Malut maupun dari daerah lain.
"Mesin yang direlokasi kondisinya 80 persen masih baik dan baru, dan dipindahkan ke wilayah terpencil dan terisolasi untuk mengatasi kelangkaan pasokan listrik yang terjadi selama ini," katanya.
Khusus relokasi mesin PLTD di Maluku, menurut menurut Mercy sudah dapat dilakukan mengingat pada beberapa wilayah seperti Kota Ambon dan Langgur, Maluku tenggara telah difungsikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).
Sedangkan untuk klaster ketiga direncanakan untuk memfungsikan 17 PLTD yakni sembilan unit di di Maluku dan delapan lainnya di Malut. Untuk klaster ketiga ini juga akan dilakukan dengan pendekatan relokasi mesin PLTD.
Klaster ketiga direncanakan untuk 17 PLTD akan beroperasi pada semester kedua tahun 2022. Dari 17 PLTD tersebut sembilan unit diantaranya di Maluku untuk melayani 45 desa, sedangkan sisanya delapan unit laut di Maluku Utara.
"Khusus klaster ketiga juga menggunakan skema relokasi mesin. Di Beberapa PLTD mesinnya sudah ada tetapi belum bisa difungsikan karena pihak PLN perlu melakukan interkoneksi sistem eksisting terlebih dahulu," ujarnya.
Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku itu juga menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi pihak PLN untuk mengoperasikan PLTD tersebut, diantaranya masalah tanah, lahan serta infrastruktur lain dan akan diupayakan untuk segera diselesaikan.
Sedangkan untuk klaster IV mencakup 20 PLTD, 14 unit diantaranya berada di Maluku untuk menyuplai listrik di 24 desa dan empat unit lainnya di Malut untuk pasokan listrik di enam desa. Klaster terakhir ini mengunakan skema pengadaan mesin baru.
"Jadi untuk klaster II, II dan IV ditargetkan rampung dan beroperasi semester kedua 2022. PLN sendiri telah berkomitmen untuk menyelesaikannya tepat waktu, sehingga elektrikasi di Maluku yang saat ini masih 93 persen bisa meningkat diatas 96 persen," ujarnya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021