Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (DPPKB) Kota Ternate, Maluku Utara  melakukan peluncuran pil KB bagi ibu menyusui dalam mendukung ASI eksklusif guna mencegah angka angka kekerdilan, terutama di daerah pulau terluar.

"Alasan utama wanita tidak menggunakan KB usai persalinan adalah karena sedang menyusui dan khawatir akan efek samping, terutama pada bayi," kata Kepala DPPKB Kota Ternate, dr Fathiyah Suma, M.Kes di Ternate, Kamis.

Kepala DPPKB Kota Ternate dalam peluncuran pil KN didampingi Kepala Bidang KB Mimi Ummu Halimah Rahman,  dan Kepala Bidang Penggerakan Penyuluhan Nursia L Azis.

Selain itu, pihaknya melaksanakan secara langsung Peluncuran Pil KB Eksluton bagi ibu menyusui dalam mendukung ASI Eksklusif guna mencegah kekerdilan, bertempat di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pulau Batang Dua, dihadiri calon akseptor, para Kader IMP, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD dan Koordinator Balai Penyuluhan KB.

Kegiatan ini sekaligus mengambil kesempatan, memanfaatkan waktu untuk bisa bertatap muka langsung dengan para ibu menyusui yang juga akseptor KB aktif.

Ia menyebut, kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan Peluncuran Pil KB Eksluton secara Nasional oleh Kepala BKKBN Pusat, (HC) Hasto Wardoyo  yang dilaksanakan secara virtual dengan mengusung jargon minum pil KB pascasalin, ASI lancar, bayi sehat.

Pihaknya intensif melakukan percepatan penurunan angka kekerdilan (stunting) dengan melibatkan berbagai lintas sektor di daerah ini guna mendukung penurunan angka kekerdilan akibat gangguan pertumbuhan badan anak akibat kurangnya asupan gizi.

Dia menyatakan, berdasarkan prevalensi tahun 2022-2024 untuk kota Ternate 24 persen dan mengejar target nasional penurunan angka kekerdilan 14 persen dengan perkuat system pencegahan di 16 kelurahan tersebar di lima kecamatan yakni Pulau Ternate, Ternate Tengah, Ternate Utara, Pulau Hiri dan Batang Dua.

Selain itu, kata Fathiyah, program bangga kencana lintas sektor merupakan satu-satunya akselerasi pencegahan melalui intervensi percepatan penurunan angka kekerdilan di Kota Ternate, karena kasus kekerdilan di Ternate diproyeksikan turun hingga 14 persen hingga tahun 2024.

Sementara itu, Wali Kota Ternate DR Tauhid Soleman mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan SK Wali Kota terkait penetapan lokus kekerdilan dan perkuat percepatan penanganan angka kekerdilan lintas sektor sebagai kolaborasi dan sinergi menurunkan angka kekerdilan.

"Penanganan kekerdilan tidak boleh hanya melalui satu institusi, tetapi banyak pihak terlibat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan berbagai aparatur pemerintah dalam upaya penurunan kekerdilan," kata Wali Kota.
 

Pewarta: Abdul Fatah

Editor : Lexy Sariwating


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022