Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara (Malut) akan mengutamakan percepatan pembangunan prasarana sekolah atau merenovasi 21 unit madrasah terutama di daerah pelosok wilayah ini.
Kepala BPPW Malut, Hi Fasri Bachmid di Ternate, Rabu, mengatakan, dari hasil monitoring lapangan, masih banyak terdapat sekolah negeri yang tersebar di daerah pelosok daerah ini yang sudah tidak layak lagi dan sangat memerlukan perhatian pemerintah melalui BPPW Malut.
Menurut Fasri, dalam tahun anggaran 2022 pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR baru dalam pembahasan tentang madrasah atau sekolah, dan pihak BPPW Malut telah mengusulkan sebanyak 21 unit madrasah untuk daerah ini.
Namun, sesuai informasi yang diperoleh, kemungkinan dari jumlah yang diusulkan hanya berkisar 3-4 unit sekolah yang disetujui.
Dia mengakui, dari hasil kunjungan ke daerah pelosok di Malut terlihat sejumlah madrasah yang tersebar masih dalam kondisi bagus, tetapi sangat disayangkan bagi sekolah negeri, di mana sebagian besar tidak layak untuk belajar.
Sedangkan pemerintah kabupaten/kota dari sisi anggaran APBD juga sangat terbatas, sekalipun dana alokasi khusus (DAK) dapat digunakan untuk rehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan , tentu hanya fokus menangani pada bagian yang rusak saja dan tidak secara keseluruhan.
Dia menjelaskan, Ditjen Cipta Karya melalui BPPW Malut dipercayakan menangani rehabilitasi dan renovasi sekolah mulai membangun dari fisik gedung, kantor, WC dan pembuatan pagar, karena selama ini sekolah itu tidak memiliki pagar.
Sebab, pada tahun anggaran 2021, BPPW Malut telah mengerjakan rehabilitasi dan renovasi sejumlah sekolah, baik dari tingkat SD,SMP, SMA, Madrasah /Aliyah yang tersebar di daerah wilayah Malut dan telah dirasakan manfaatnya yang cukup besar.
Apalagi, program tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan belajar dan mengajar, sehingga dapat menunjang penguatan kualitas sumber daya manusia.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
Kepala BPPW Malut, Hi Fasri Bachmid di Ternate, Rabu, mengatakan, dari hasil monitoring lapangan, masih banyak terdapat sekolah negeri yang tersebar di daerah pelosok daerah ini yang sudah tidak layak lagi dan sangat memerlukan perhatian pemerintah melalui BPPW Malut.
Menurut Fasri, dalam tahun anggaran 2022 pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR baru dalam pembahasan tentang madrasah atau sekolah, dan pihak BPPW Malut telah mengusulkan sebanyak 21 unit madrasah untuk daerah ini.
Namun, sesuai informasi yang diperoleh, kemungkinan dari jumlah yang diusulkan hanya berkisar 3-4 unit sekolah yang disetujui.
Dia mengakui, dari hasil kunjungan ke daerah pelosok di Malut terlihat sejumlah madrasah yang tersebar masih dalam kondisi bagus, tetapi sangat disayangkan bagi sekolah negeri, di mana sebagian besar tidak layak untuk belajar.
Sedangkan pemerintah kabupaten/kota dari sisi anggaran APBD juga sangat terbatas, sekalipun dana alokasi khusus (DAK) dapat digunakan untuk rehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan , tentu hanya fokus menangani pada bagian yang rusak saja dan tidak secara keseluruhan.
Dia menjelaskan, Ditjen Cipta Karya melalui BPPW Malut dipercayakan menangani rehabilitasi dan renovasi sekolah mulai membangun dari fisik gedung, kantor, WC dan pembuatan pagar, karena selama ini sekolah itu tidak memiliki pagar.
Sebab, pada tahun anggaran 2021, BPPW Malut telah mengerjakan rehabilitasi dan renovasi sejumlah sekolah, baik dari tingkat SD,SMP, SMA, Madrasah /Aliyah yang tersebar di daerah wilayah Malut dan telah dirasakan manfaatnya yang cukup besar.
Apalagi, program tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan belajar dan mengajar, sehingga dapat menunjang penguatan kualitas sumber daya manusia.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022