Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berkomitmen menekan angka kekerdilan hingga 14 persen pada 2024, kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Welly Patty.

Program penanganan kekerdilan ini menjadi prioritas Pemerintah hingga 2024, Indonesia sudah terbebas dari masalah kekurangan gizi dan mencapai titik keberhasilan generasi emas, katanya, di Ambon , Rabu.

"Setiap provinsi dan kabupaten Kota harus melakukan aksi, bagaimana bersama-sama menekan gizi kronis, karena itu kita berkomitmen pada tahun 2024 angka kekerdilan dapat ditekan hingga 14 persen dapat terwujud," ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya terus melakukan sosialisasi program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang merupakan fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan (270 hari) sampai dengan anak berusia 2 tahun (730 hari).

Pada periode inilah organ vital (otak, hati, jantung, ginjal, tulang, tangan atau lengan, kaki dan organ tubuh lainnya mulai terbentuk dan terus berkembang," katanya.

Ia mengatakan, Kota Ambon pada tahun 2021 telah ditetapkan 12 lokus kekerdilan yang ada di empat kecamatan, di tahun 2022, meningkat menjadi 38 lokus di lima Kecamatan.

Penambahan lokus berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Ambon NO 446 tahun 2021, tentang penetapan pencegahan dan penanganan kekerdilan terintegrasi Kota Ambon tahun 2022.

"Semua lokus akan terus kita pantau perkembangannya dalam upaya mempercepat penurunan kekerdilan dapat terwujud," ujarnya.

Selain menambah lokus prioritas, juga akan dilakukan rembuk kekerdilan pada desa, negeri, dan kelurahan terkait tim pendamping keluarga.

Tim, katanya, akan mendampingi mereka yang akan menikah, ibu hamil dan bayi di bawah usia dua tahun.

Pendampingan dimulai dari calon pengantin, sebelum hamil, selama hamil, dan pasca persalinan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kekerdilan sekaligus menurunkan kematian bagi ibu/bayi. 

Pewarta: Penina Fiolana Mayaut

Editor : Lexy Sariwating


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022