Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku mengupayakan peningkatan pengelolaan risiko banjir di 11 kabupaten/kota di provinsi tersebut melalui pelatihan peningkatan kapasitas teknis berbasis masyarakat.
Pelatihan ini diikuti perwakilan dari 11 kabupaten/kota di Maluku bertujuan menyatukan persepsi dan pemahaman pengelolaan risiko banjir yang masih sering terjadi di daerah kita," kata Kepala BPBD Maluku Hendri M. Far-Far, di Ambon, Senin.
Pelatihan yang berlangsung hingga Rabu (30/3) bertujuan meningkatkan kapasitas teknis pengelolaan risiko banjir, agar kapasitas aparatur lintas sektor kebencanaan semakin meningkat, guna mengurangi risiko bencana.
Hendri berharap pelatihan tersebut dapat berdampak lebih luas pada meningkatnya kapasitas kelembagaan, meningkatnya kemampuan atau kapasitas aparatur disertai kemampuan mengorganisasikan potensi yang dimiliki, sesuai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada tahap pra bencana, saat bencana atau tanggap darurat dan pasca-bencana.
"Kemampuan mengorganisir potensi yang dimiliki akan menjadi kolaborasi sangat baik untuk terwujudnya pengelolaan banjir secara terintegrasi," katanya.
Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh berharap pelatihan tersebut berdampak terhadap upaya penanggulangan bencana khususnya banjir dan bencana ikutan-nya seperti tanah longsor, akan dapat ditangani secara terpadu.
Dia mengatakan, bencana alam memberikan dampak kerugian sangat besar bagi wilayah terdampak, baik kerugian fisik seperti kerusakan bangunan, ekosistem serta kerusakan sarana dan prasarana, juga menimbulkan kerugian non fisik berupa gangguan kesehatan mental dan psikis para korban bencana.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh memberikan sambutan pada pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas teknis peningkatan pengelolaan risiko banjir di Ambon, Senin (28/3). (HO/Biro Adpim Pemprov Maluku)
Dia menyebutkan, manusia sebagai makhluk termulia ciptaan Tuhan dianugerahkan akal dan pikiran untuk melakukan analisis atau kajian terhadap suatu permasalahan, dan dalam kaitan aspek kebencanaan diharapkan dapat dilakukan kajian terhadap ancaman yang diprediksi akan memberikan dampak terhadap kehidupan dan penghidupan manusia.
Dengan analisa yang benar akan dapat diupayakan langkah-langkah preventif untuk meminimalkan risiko bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi, katanya.
Gubernur juga mengapresiasi perhatian besar yang diberikan pemerintah kepada Pemprov Maluku, khususnya di Kota Ambon melalui program Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) sejak tahun 2019, khususnya untuk pengelolaan banjir secara terpadu pada lima sungai di wilayah Kota Ambon.
Wilayah Ibu kota provinsi Maluku itu tergolong rawan akan ancaman banjir dan tanah longsor, karena kedua jenis bencana ini saling berkaitan atau disebut bahaya ikutan. Karena itu sasaran program FMSRB tersebut adalah meningkatnya kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis masyarakat.
Pengelolaan risiko banjir dilakukan secara terpadu melibatkan beberapa OPD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, instansi vertikal dan masyarakat di sekitar daerah aliran sungai.
"Artinya keterpaduan pengelolaan risiko banjir dari hulu hingga ke hilir, diharapkan akan berdampak pada pengurangan risiko banjir dapat diminimalisir, karena pengelolaan risiko diintervensi oleh berbagai pihak," katanya.
Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya penanganan di daerah atau area tangkapan air, pengelolaan sampah terpadu, penyiapan infrastruktur, pengendali banjir di daerah aliran sungai, penyiapan drainase pada area pemukiman masyarakat serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat.
Dia berharap dukungan pemerintah pusat melalui program FMSRB memberikan dampak signifikan untuk mengurangi risiko banjir khususnya di wilayah Kota Ambon, sehingga kerugian harta benda dan dampak lainnya yang ditimbulkan dapat diminimalisir.
