Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertekad menumbuhkan kesadaran pemerintah daerah supaya tidak ada lagi yang menyusun rencana pemulihan lingkungan pascabencana secara biasa atau cenderung asal cepat jadi.
Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah menegaskan bahwa prinsip dasar yang harus diketahui bagi setiap kepala daerah adalah dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) itu wajib mengacu pada prinsip build back better, safer and sustainable.
"Pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun kembali yang rusak, tetapi membangun dengan lebih baik, lebih aman, dan tahan terhadap bencana ke depan," kata Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah di Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan bahwa bencana harus dijadikan momentum transformasi, bukan sekadar rekonstruksi. Karena itu, dokumen R3P yang disusun pemerintah daerah harus berpijak pada kajian mendalam terhadap kerusakan, dampak, dan kebutuhan, agar hasil akhirnya adalah kebangkitan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.
Tim Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB bahkan terjun ke lapangan memberikan pendampingan teknis penyusunan dokumen R3P ke setiap kabupaten-kota, seperti yang sedang berlangsung di Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Kegiatan pendampingan teknis yang berlangsung sampai dengan Jumat (23/5) itu menjadi medan latihan intensif bagi 40 peserta dari sebanyak 17 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Sumatera Selatan.
Peserta berasal dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan dan BPBD Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Lahat, OKU Timur, OKU Selatan, Pagaralam dan Prabumulih, yang merupakan daerah-daerah dengan risiko bencana tinggi.
Para peserta digembleng untuk menyusun dokumen Pendampingan Petugas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan R3P yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga visioner dan responsif terhadap tantangan zaman.
“Ini bukan sekadar pelatihan. Ini adalah panggilan untuk menciptakan masa depan yang lebih siap menghadapi bencana,” ujar Jarwansyah.
Ia menambahkan kegiatan itu sekaligus menjadi ajang konsolidasi lintas sektor, untuk menyatukan visi dan langkah antara pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana yang cepat, tepat, dan berpihak pada ketahanan jangka panjang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPB: Pemda tidak boleh lagi susun dokumen R3P asal-asalan
