Ternate (ANTARA) -
Kementerian Hukum mendukung pembukaan program studi (Prodi) Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara guna menghasilkan calon-calon notaris yang profesional.
"Pembukaan program studi kenotariatan ini mendapat dukungan langsung dari Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas, yang disampaikan pada saat peresmian Pos Bantuan Hukum Malut yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Malut pada Oktober 2025," kata Dekan Fakultas Hukum Unkhair Jamal Hi Arsad di Ternate, Rabu.
Dukungan tersebut menjadi motivasi dan penguatan bagi Universitas Khairun dalam memperluas kontribusinya terhadap pengembangan sumber daya manusia hukum termasuk melahirkan notaris dari Malut yang unggul dan berdaya saing.
Penegasan Jamal disampaikan saat Fakultas Hukum Universitas Khairun menggelar Workshop bertema “Transformasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum Berbasis Outcome-Based Education (OBE): Membangun Lulusan Berdaya Saing di Era Disrupsi Hukum dan kemajuan Teknologi”, di gedung Rektorat Unkhair Ternate.
Forum tersebut penting dalam membahas penguatan dan pembaruan kurikulum pendidikan hukum agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan teknologi, serta dinamika regulasi hukum yang terus berkembang.
“Melalui pendekatan OBE, diharapkan lulusan ilmu hukum tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi, keterampilan praktis, dan daya saing yang tinggi,” ungkapnya.
Rencana pembukaan program studi (prodi) baru, yaitu kenotariatan menjadi perhatian Fakultas Hukum Unkhair. Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan pendidikan hukum lanjutan yang berorientasi pada kebutuhan praktik dan profesionalisme di bidang kenotariatan.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir dalam keterangannya mengapresiasi transformasi kurikulum pendidikan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk di antaranya rencana pembukaan prodi kenotariatan di Malut.
“Bapak Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah menyampaikan dukungannya agar kampus di Malut termasuk Universitas Khairun diberikan kesempatan untuk membuka prodi kenotariatan. Ini kesempatan yang sangat baik untuk menghasilkan para notaris profesional yang berasal dari putra putri terbaik dari Maluku Utara,” ujar Argap.
Sebelumnya, prodi kenotariatan mendapatkan moratorium. Namun, Menteri Hukum memberikan kesempatan kepada kampus di Unkhair agar bisa membuka prodi yang bisa melahirkan notaris tersebut.
Argap menilai rencana pembukaan prodi kenotariatan sangat penting sebab, sebaran notaris di Malut relatif belum merata. Di sisi lain peran notaris dalam sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik untuk memberikan kepastian hukum dalam berbagai transaksi perdata dan perjanjian dinilai sangat penting.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan kompetensi mahasiswa, pada periode September hingga November 2025, Kanwil Kemenkum Maluku Utara telah menerima lima mahasiswa magang dari Fakultas Hukum Universitas Khairun. Melalui program magang ini, Argap menilai bahwa mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam praktik pelayanan hukum dan administrasi, sehingga mampu menjembatani antara pembelajaran akademik dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Sementara Guru Besar Unkhair Prof. Husen Alting, menyampaikan pelaksanaan workshop ini dapat menjadi wadah strategis untuk memperoleh masukan dan evaluasi konstruktif dari para peserta.
“Masukan tersebut diharapkan berkaitan dengan kualitas alumni Fakultas Hukum Universitas Khairun yang telah bekerja di berbagai instansi maupun sektor profesi hukum, serta mahasiswa yang tengah mengikuti program magang,” ungkanya.
Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara, Zulfikar Gailea, menyampaikan harapan besar kepada Fakultas Hukum Universitas Khairun agar ke depan mampu melahirkan alumni yang memiliki daya saing tinggi dan mampu berkompetisi dengan lulusan fakultas hukum dari perguruan tinggi lainnya, baik di tingkat regional maupun nasional.
Harapan tersebut disampaikan berdasarkan evaluasi empiris terhadap hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kanwil Kemenkum Maluku Utara, di mana pada beberapa periode seleksi terakhir belum terdapat alumni Fakultas Hukum Universitas Khairun yang berhasil lolos, khususnya pada formasi jabatan Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Analis Kekayaan Intelektual.
“Kanwil Kemenkum Malut mendukung lulusan fakultas hukum dari Malut termasuk dari Unkhar dapat mengisi posisi-posisi strategis yang berkaitan dengan hukum pada instansi pemerintah di Malu,” pungkasnya.
Pewarta: Abdul FatahEditor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
