Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong penguatan mekanisme pertukaran satwa antar-lembaga konservasi sebagai upaya mencegah perkawinan sedarah (inbreeding) dan meningkatkan keberlanjutan populasi.
"Satwa di lembaga konservasi adalah barang milik negara yang harus dikelola bersama untuk kepentingan keberlanjutan dan peningkatan populasi," kata Menhut Raja Juli Antoni dalam pernyataan diterima di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan usai bertemu dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, serta Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dan tim di Jakarta pada Senin (5/1) kemarin.
Menhut menekankan pentingnya pembangunan database atau pusat data nasional satwa yang terintegrasi di seluruh lembaga konservasi.
Database itu akan memuat jumlah individu dan kebutuhan masing-masing lembaga, sehingga pertukaran satwa dapat dilakukan secara terencana melalui mekanisme antar lembaga terlebih dahulu.
Langkah itu dilakukan salah satunya untuk menekan perkawinan sedarah atau inbreeding dan penurunan keanekaragaman genetik.
"Dengan data yang terintegrasi, kita bisa tahu lembaga mana yang surplus dan mana yang membutuhkan fresh blood," jelas Menhut.
Menurut Menhut, pengaturan jumlah individu di setiap lembaga konservasi harus dilakukan secara cermat dengan mengedepankan kesejahteraan satwa.
Ia menyatakan setiap pertukaran maupun pelepasliaran harus melalui kajian ilmiah, termasuk analisis DNA dan kelayakan sebelum rilis.
Menhut berharap penguatan kolaborasi antar-lembaga konservasi dapat memperkuat peran konservasi ex situ yang selaras dengan upaya pelestarian in situ.
"Animal welfare tetap menjadi prioritas. Setiap rilis atau pertukaran harus berbasis kajian ilmiah dan genetik yang ketat," ucap Menhut Raja Juli Antoni.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menhut dorong kolaborasi lembaga konservasi satwa cegah "inbreeding"
