Komisi II DPRD Maluku mengharapkan perhatian pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan kelistrikan pada pulau-pulau yang belum tersentuh layanan listrik di Kabupaten Kepulauan Aru.
"Untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara ada 97 titik yang belum teraliri listrik dan salah satunya adalah di Pulau Laulau, Kabupaten Kepulauan Aru," kata ketua komisi II DPRD setempat, Saudah Anakotta/Tethol di Ambon, Selasa.
Belum semua rakyat di Maluku menikmati listrik secara baik sehingga pemerintah diminta membantu memberikan dispensasi dalam bidang kelistrikan, walau pun ada regulasi baru tentang energi baru terbarukan untuk membangun tenaga listrik dengan tenaga alam yang ada.
Menurut dia, memang sangat miris kalau sampai hari ini belum ada daerah yang sama sekali belum teraliri listrik, apalagi dengan regulasi yang baru tentang energi baru terbarukan. Sementara dengan menggunakan fosil, itu saja belum semua orang menikmati listrik secara utuh.
"Dari hasil pembahasan berulang kali antara komisi II dengan PLN itu sudah ada beberapa titik boleh teraliri, contoh di Pulau Dulla dan Toyando (Kota Tual) yang sudah teraliri walau pun hanya 12 jam," ucapnya.
Baca juga: DPRD Maluku nilai SPBU nelayan perlu ada di Kepulauan Aru
Sementara untuk Kepulauan Aru memang sangat miris karena banyak desa yang belum teraliri dan akan menjadi evaluasi komisi untuk mengundang PLN dalam melihat daerah-daerah tersebut.
Ada pun yang berdiri di sana hanyalah solar sel sebanyak dua titik yang dibangun meskipun tidak 24 jam sehingga menjadi tanggungjawab bersama baik selaku wakil rakyat maupun tanggungjawab negara.
"Kami meminta para wakil rakyat di DPR RI tetap mendorong agar masyarakat di daerah terpencil juga bisa mendapatkan layanan listrik," tandasnya.
Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Seram Bagian Timur itu sangat miris dan terutama adalah Kepulauan Aru, padahal daerah penghasil ikan dan Rp200 triliun yang digambarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dari Aru.
"Tetapi hasilnya apa, infrastruktur jalan dan listrik belum memadai," tegas Saudah.
Jadi program pemerintah membangun dari desa itu haruslah diimplementasikan pada daerah 3T di Maluku, termasuk Kepulauan Aru yang justeru belum mengalami kemajuan karena infrastruktur saja belum terbangun secara memadai lalu bagaimana mau menerapkan energi baru terbarukan.
Baca juga: Petani di Kepulauan Aru minta pasokan pupuk bersubsidi ditambah, perhatikan pertanian Maluku
Untuk itu komisi II juga akan mengagendakan pembahasan program pembangunan kelistrikan bersama PT. PLN (Persero) wilayah Maluku/Malut di Kabupaten Kepulauan Aru yang kebanyakan pulaunya belum tersentuh layanan listrik.
Baca juga: Pentingnya perkuat pendataan hasil tangkapan perikanan skala kecil di Maluku
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara ada 97 titik yang belum teraliri listrik dan salah satunya adalah di Pulau Laulau, Kabupaten Kepulauan Aru," kata ketua komisi II DPRD setempat, Saudah Anakotta/Tethol di Ambon, Selasa.
Belum semua rakyat di Maluku menikmati listrik secara baik sehingga pemerintah diminta membantu memberikan dispensasi dalam bidang kelistrikan, walau pun ada regulasi baru tentang energi baru terbarukan untuk membangun tenaga listrik dengan tenaga alam yang ada.
Menurut dia, memang sangat miris kalau sampai hari ini belum ada daerah yang sama sekali belum teraliri listrik, apalagi dengan regulasi yang baru tentang energi baru terbarukan. Sementara dengan menggunakan fosil, itu saja belum semua orang menikmati listrik secara utuh.
"Dari hasil pembahasan berulang kali antara komisi II dengan PLN itu sudah ada beberapa titik boleh teraliri, contoh di Pulau Dulla dan Toyando (Kota Tual) yang sudah teraliri walau pun hanya 12 jam," ucapnya.
Baca juga: DPRD Maluku nilai SPBU nelayan perlu ada di Kepulauan Aru
Sementara untuk Kepulauan Aru memang sangat miris karena banyak desa yang belum teraliri dan akan menjadi evaluasi komisi untuk mengundang PLN dalam melihat daerah-daerah tersebut.
Ada pun yang berdiri di sana hanyalah solar sel sebanyak dua titik yang dibangun meskipun tidak 24 jam sehingga menjadi tanggungjawab bersama baik selaku wakil rakyat maupun tanggungjawab negara.
"Kami meminta para wakil rakyat di DPR RI tetap mendorong agar masyarakat di daerah terpencil juga bisa mendapatkan layanan listrik," tandasnya.
Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Seram Bagian Timur itu sangat miris dan terutama adalah Kepulauan Aru, padahal daerah penghasil ikan dan Rp200 triliun yang digambarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dari Aru.
"Tetapi hasilnya apa, infrastruktur jalan dan listrik belum memadai," tegas Saudah.
Jadi program pemerintah membangun dari desa itu haruslah diimplementasikan pada daerah 3T di Maluku, termasuk Kepulauan Aru yang justeru belum mengalami kemajuan karena infrastruktur saja belum terbangun secara memadai lalu bagaimana mau menerapkan energi baru terbarukan.
Baca juga: Petani di Kepulauan Aru minta pasokan pupuk bersubsidi ditambah, perhatikan pertanian Maluku
Untuk itu komisi II juga akan mengagendakan pembahasan program pembangunan kelistrikan bersama PT. PLN (Persero) wilayah Maluku/Malut di Kabupaten Kepulauan Aru yang kebanyakan pulaunya belum tersentuh layanan listrik.
Baca juga: Pentingnya perkuat pendataan hasil tangkapan perikanan skala kecil di Maluku
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022