Para petani di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku mengharapkan pemerintah bisa menambah pasokan pupuk bersubsidi untuk pengembangan tanaman hortikultura seperti bawang merah, cabe, dan aneka sayuran.
"Pembangunan sektor pertanian di sana sudah cukup bagus karena para petani bisa mengembangkan tanaman hortikultura untuk memenuhi kebutuhan warga, hanya saja mereka masih terkendala keterbatasan pupuk bersubsidi," kata ketua komisi II DPRD Maluku, Saudah Anakotta/Tethol di Ambon, Senin.
Pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah kepada mereka yang masih terbatas membuat para petani agak kesulitan mengembangkan tanaman mereka.
"Jadi mereka menghendaki kalau pun harganya naik, asalkan barangnya tersedia," jelas Saudah.
Baca juga: Yayasan Tunas Bahari Maluku latih ibu rumah tangga membuat pupuk, beri penghasilan tambahan
Sebab alokasi yang diberikan pemerintah pusat untuk pupuk subsidi ini terbatas sekali, seperti yang dibutuhkan petani di Kepulauan Aru 1.000 Kg pupuk untuk sekali panen namun yang diberikan hanya 500 Kg sehingga mereka mengeluh.
Kemudian ada penyaluran bibit jagung hibrida dari pemerintah pusat ke seluruh wilayah Maluku termasuk di Kepulauan Aru, namun diujicoba beberapa kali baru bisa berhasil karena masalah pupuk.
Karena pupuk juga menjadi penopang dalam mendukung hasil yang baik dan banyak sesuai dengan target.
"Kami juga melihat alokasi anggaran untuk kabupaten ini sangat kecil dibanding daerah lain, padahal kabupaten ini juga menjadi daerah penyumbang kemiskinan tertinggi bagi Maluku," ucap Saudah.
Namun kenyataannya program ini juga belum merata dan pemberdayaan masyarakat juga sangat sedikit sehingga diharapkan akan menjadi fokus pembahasan komisi untuk memperhatikan daerah penyumbang kemiskinan bagi daerah.
Baca juga: Kenaikan harga pupuk non subsidi bebani petani dan konsumen, bagaimana penanganannya?
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Pembangunan sektor pertanian di sana sudah cukup bagus karena para petani bisa mengembangkan tanaman hortikultura untuk memenuhi kebutuhan warga, hanya saja mereka masih terkendala keterbatasan pupuk bersubsidi," kata ketua komisi II DPRD Maluku, Saudah Anakotta/Tethol di Ambon, Senin.
Pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah kepada mereka yang masih terbatas membuat para petani agak kesulitan mengembangkan tanaman mereka.
"Jadi mereka menghendaki kalau pun harganya naik, asalkan barangnya tersedia," jelas Saudah.
Baca juga: Yayasan Tunas Bahari Maluku latih ibu rumah tangga membuat pupuk, beri penghasilan tambahan
Sebab alokasi yang diberikan pemerintah pusat untuk pupuk subsidi ini terbatas sekali, seperti yang dibutuhkan petani di Kepulauan Aru 1.000 Kg pupuk untuk sekali panen namun yang diberikan hanya 500 Kg sehingga mereka mengeluh.
Kemudian ada penyaluran bibit jagung hibrida dari pemerintah pusat ke seluruh wilayah Maluku termasuk di Kepulauan Aru, namun diujicoba beberapa kali baru bisa berhasil karena masalah pupuk.
Karena pupuk juga menjadi penopang dalam mendukung hasil yang baik dan banyak sesuai dengan target.
"Kami juga melihat alokasi anggaran untuk kabupaten ini sangat kecil dibanding daerah lain, padahal kabupaten ini juga menjadi daerah penyumbang kemiskinan tertinggi bagi Maluku," ucap Saudah.
Namun kenyataannya program ini juga belum merata dan pemberdayaan masyarakat juga sangat sedikit sehingga diharapkan akan menjadi fokus pembahasan komisi untuk memperhatikan daerah penyumbang kemiskinan bagi daerah.
Baca juga: Kenaikan harga pupuk non subsidi bebani petani dan konsumen, bagaimana penanganannya?
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022