Bupati Maluku Tenggara (Malra) M Thaher Hanubun menyatakan, pada realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malra tahun 2021 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp19,43 miliar.
"Selisih antara realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terjadi surplus sebesar Rp9.408.556.746 serta realisasi pembiayaan netto sebesar Rp10.028.991.257. Dengan demikian SILPA tahun 2021 sebesar Rp19.437.548.004," kata Thaher pada Rapat Paripurna DPRD Malra dalam rangka mendengar penjelasan Bupati Malra terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, di Gedung DPRD Malra, Langgur, Senin.
Thaher kemudian menguraikan, APBD Malra tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp948,318 miliar, namun pada APBD Perubahan turun sebesar 0,60 persen menjadi Rp942,663 miliar dengan realisasi sebesar Rp915,802 miliar. Realisasi APBD tahun 2021 sendiri terbagi atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.
Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp66,129 miliar dan terealisir Rp44,965 miliar atau 65,05 persen. Pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp864,276 miliar terealisir Rp856,287 miliar atau 99,08 persen. Lalu pendapatan hibah dianggarkan sebesar Rp9,258 miliar dan terealisasi sebesar Rp14,548 miliar.
Baca juga: BI: Maluku alami inflasi cukup tinggi dari momen Lebaran
Kemudian, belanja daerah pada APBD tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1,074 triliun, kemudian pada perubahan APBD bertambah sebesar 0,03 persen menjadi Rp1,075 triliun dan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisir sebesar Rp906,393 miliar atau 84,30 persen.
Ia menjelaskan rincian belanjanya yakni belanja operasi dianggarkan sebesar Rp595,395 miliar terealisir sebesar Rp564,949 miliar (94,8 persen), belanja modal dianggarkan sebesar Rp282,209 miliar terealisir sebesar Rp144,626 miliar (51,25 persen).
Belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp756,525 miliar terealisir sebesar Rp750 miliar (99,14 persen), serta belanja transfer dianggarkan sebesar Rp196,830 miliar terealisir sebesar Rp196,068 miliar atau 99,61 persen.
"Sementara itu, untuk pembiayaan, sampai dengan 31 Desember 2021, pembiayaan netto terealisir sebesar Rp10,028 miliar dari yang dianggarkan sebesar Rp132,528 miliar," ujar Thaher.
Thaher pada rapat tersebut juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak, terutama Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan OPD dan jajarannya serta seluruh masyarakat, atas komitmen dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih berkualitas.
"Sehingga tujuh kali secara berturut-turut Malra dapat mempertahankan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK-RI yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," pungkasnya.
Baca juga: Pemprov Maluku minta BPOM permudah izin edar produk UMKM, gairahkan ekonomi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Selisih antara realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terjadi surplus sebesar Rp9.408.556.746 serta realisasi pembiayaan netto sebesar Rp10.028.991.257. Dengan demikian SILPA tahun 2021 sebesar Rp19.437.548.004," kata Thaher pada Rapat Paripurna DPRD Malra dalam rangka mendengar penjelasan Bupati Malra terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, di Gedung DPRD Malra, Langgur, Senin.
Thaher kemudian menguraikan, APBD Malra tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp948,318 miliar, namun pada APBD Perubahan turun sebesar 0,60 persen menjadi Rp942,663 miliar dengan realisasi sebesar Rp915,802 miliar. Realisasi APBD tahun 2021 sendiri terbagi atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.
Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp66,129 miliar dan terealisir Rp44,965 miliar atau 65,05 persen. Pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp864,276 miliar terealisir Rp856,287 miliar atau 99,08 persen. Lalu pendapatan hibah dianggarkan sebesar Rp9,258 miliar dan terealisasi sebesar Rp14,548 miliar.
Baca juga: BI: Maluku alami inflasi cukup tinggi dari momen Lebaran
Kemudian, belanja daerah pada APBD tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1,074 triliun, kemudian pada perubahan APBD bertambah sebesar 0,03 persen menjadi Rp1,075 triliun dan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisir sebesar Rp906,393 miliar atau 84,30 persen.
Ia menjelaskan rincian belanjanya yakni belanja operasi dianggarkan sebesar Rp595,395 miliar terealisir sebesar Rp564,949 miliar (94,8 persen), belanja modal dianggarkan sebesar Rp282,209 miliar terealisir sebesar Rp144,626 miliar (51,25 persen).
Belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp756,525 miliar terealisir sebesar Rp750 miliar (99,14 persen), serta belanja transfer dianggarkan sebesar Rp196,830 miliar terealisir sebesar Rp196,068 miliar atau 99,61 persen.
"Sementara itu, untuk pembiayaan, sampai dengan 31 Desember 2021, pembiayaan netto terealisir sebesar Rp10,028 miliar dari yang dianggarkan sebesar Rp132,528 miliar," ujar Thaher.
Thaher pada rapat tersebut juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak, terutama Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan OPD dan jajarannya serta seluruh masyarakat, atas komitmen dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih berkualitas.
"Sehingga tujuh kali secara berturut-turut Malra dapat mempertahankan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK-RI yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," pungkasnya.
Baca juga: Pemprov Maluku minta BPOM permudah izin edar produk UMKM, gairahkan ekonomi
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022