Malra (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Pemkab Malra) melalui Dinas Kesehatan setempat melaksanakan Advokasi, Koordinasi dan Bimtek Kelompok Kerja Operasional Posyandu, Puskesmas, Camat ,PKK dan Mitra dalam Pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam Transformasi Layanan Primer.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak terkait posyandu dan pustu dalam transformasi layanan primer.
Kemudian Memperkuat koordinasi dan Kerjasama antar instansi dan elemen masyarakat. meningkatkan kapasitas kader, memastikan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan dasar di posyandu dan pustu.
Selanjutnya mengoptimalkan peran Posyandu dan Pustu sebagai fasilitas kesehatan terdepan dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Bupati Maluku Tenggara. M. Thaher Hanubun dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Malra Hasan Amin Difinubun berharap melalui kegiatan ini dapat mendorong perwujudan pelayanan kesehatan yang semakin baik.
Ia menjelaskan, visi besar bangsa Indonesia adalah Indonesia Emas 2045, dan salah satu langkah strategis adalah menyiapkan SDM yang unggul, berkualitas, dan berkarakter, produktif serta tumbuh sehat secara fisik dan psikis.
"Di Maluku Tenggara, visi besar ini telah dielaborasi dalam RPJMD Maluku Tenggara 2025-2030 yang secara operasional dilaksanakan melalui Program Kerja prioritas yakni Program Peningkatan Kualitas Manusia," katanya.
"Untuk mewujudkan Visi dan program prioritas maka kolaborasi, sinergisitas semua pemangku kepentingan diperlukan. Kami sangat yakin dan percaya keberadaan Posyandu memiliki peran penting dalam menciptakan generasi emas," katanya.
Ia memaparkan Posyandu adalah salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang mewadahi partisipasi masyarakat di desa /ohoi, serta bertugas untuk membantu kepala kepala ohoi dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
"Melalui Posyandu pelayanan kesehatan dasar berupa pemantauan dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita, serta lansia dapat terlaksana dengan baik,"imbuhnya.
Ia mengatakan penyelenggaraan Posyandu dalam meningkatkan kesehatan tentunya tidak lepas dari Integrasi Layanan Primer atau yang disingkat dengan ILP.
"Dalam penerapannya, ILP sudah dilaksanakan di seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Malra dan sudah diluncurkan pada 20 Maret 2025," kata dia.
Puskesmas tidak akan mungkin mampu melaksanakan transformasi layanan kesehatan ini tanpa didukung dengan kompetensi kader posyandu.
Ia menjelaskan kader Posyandu wajib memiliki 25 keterampilan dasar dalam melakukan pelayanan kesehatan. Keterampilan dasar ini terbagi sesuai siklus hidup, mulai dari ibu hamil, balita, remaja, usia produktif hingga lansia.
Kader Posyandu juga diminta untuk melakukan kunjungan rumah kepada sasaran yang berada di wilayah kerja, agar seluruh kesehatan warganya dapat termonitor dan apabila ada warga yang mempunyai faktor risiko terjadinya terhadap kesehatan dapat segera ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan.
Pemerintah Daerah berharap melalui kegiatan ini dapat merumuskan kebijakan serta meningkatnya pengetahuan pemangku kepentingan, guna peningkatan pengelolaan dan pembinaan Posyandu di Kabupaten Maluku Tenggara. (DS)
