Kebijakan pemerintah yang akan menyalurkan bantuan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat Indonesia termasuk di Maluku senilai Rp24,17 triliun, sangat baik karena meringankan beban ekonomi rakyat.
"Bansos sangat baik dan bermanfaat, namun perlu dikaji lagi rencana kenaikan harga BBM dan sebaiknya jangan dinaikan dahulu," kata anggota Komisi IV DPRD Maluku, Andi Munaswir di Ambon, Selasa.
Menurut dia, ada sejumlah alasan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam menaikkan harga BBM seperti pandemi COVID-19 dan tingginua nilai inflasi.
"Kami harapkan rencana kenaikan BBM dapat dikaji kembali oleh pemerintah pusat, karena saat ini Indonesia belum sepenuhnya pulih dari Pandemi COVID-19 ditambah lagi inflasi yang cukup tinggi," ujarnya.
Tingkat inflasi tahun ke tahun (year on year) sebesar 4,94 persen, kemudian resesi ekonomi masih dirasakan, lalu jika ditambahkan lagi dengan kenaikan harga BBM maka harga-harga barang di pasar pasti melambung tinggi.
"Bansos tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600.000 per orang sangat baik karena bisa meringankan beban rakyat, tetapi kenaikan harga barang sebagai dampak naiknya harga BBM juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Sri Mulyani ingatkan subsidi BBM dapat capai Rp698 triliiun akhir 2022
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan meminta perhatian pemerintah untuk lebih memperketat sistem pengawasan penyaluran atau distribusi BBM sehingga agar masyarakat tidak sulit memperoleh bahan bakar dengan mudah.
Dia menyebutkan opsi menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar untuk saat ini bukanlah pilihan yang tepat karena dampak dari pandemi 2019 masih terasa dan tingginya nilai inflasi tahunan.
"Solar dan pertalite merupakan jenis BBM yang paling banyak dibutuhkan masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah sehingga pemerintah sebaiknya menangguhkan rencana kenaikan harganya dan lebih fokus untuk meningkatkan pengawasan," ucapnya.
Baca juga: Kurs rupiah menguat di tengah sentimen Fed dan rencana kenaikan BBM
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Bansos sangat baik dan bermanfaat, namun perlu dikaji lagi rencana kenaikan harga BBM dan sebaiknya jangan dinaikan dahulu," kata anggota Komisi IV DPRD Maluku, Andi Munaswir di Ambon, Selasa.
Menurut dia, ada sejumlah alasan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam menaikkan harga BBM seperti pandemi COVID-19 dan tingginua nilai inflasi.
"Kami harapkan rencana kenaikan BBM dapat dikaji kembali oleh pemerintah pusat, karena saat ini Indonesia belum sepenuhnya pulih dari Pandemi COVID-19 ditambah lagi inflasi yang cukup tinggi," ujarnya.
Tingkat inflasi tahun ke tahun (year on year) sebesar 4,94 persen, kemudian resesi ekonomi masih dirasakan, lalu jika ditambahkan lagi dengan kenaikan harga BBM maka harga-harga barang di pasar pasti melambung tinggi.
"Bansos tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600.000 per orang sangat baik karena bisa meringankan beban rakyat, tetapi kenaikan harga barang sebagai dampak naiknya harga BBM juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Sri Mulyani ingatkan subsidi BBM dapat capai Rp698 triliiun akhir 2022
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan meminta perhatian pemerintah untuk lebih memperketat sistem pengawasan penyaluran atau distribusi BBM sehingga agar masyarakat tidak sulit memperoleh bahan bakar dengan mudah.
Dia menyebutkan opsi menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar untuk saat ini bukanlah pilihan yang tepat karena dampak dari pandemi 2019 masih terasa dan tingginya nilai inflasi tahunan.
"Solar dan pertalite merupakan jenis BBM yang paling banyak dibutuhkan masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah sehingga pemerintah sebaiknya menangguhkan rencana kenaikan harganya dan lebih fokus untuk meningkatkan pengawasan," ucapnya.
Baca juga: Kurs rupiah menguat di tengah sentimen Fed dan rencana kenaikan BBM
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022