Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai pemulihan ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat, meski konsolidasi defisit anggaran pendapatan belanja negara (APBN) relatif cepat usai peningkatan di atas level tiga persen produk domestik bruto (PDB) akibat pandemi.
Maka dari itu, defisit APBN akan tetap diarahkan untuk turun ke bawah level tiga persen PDB pada 2023 atau ditargetkan sebesar 2,85 persen PDB.
"Kami harus tetap sangat selektif karena defisit APBN itu bukan tanpa konsekuensi," ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Oleh karenanya, pemerintah terus berhati-hati menggunakan instrumen defisit anggaran secara cermat dan bijaksana agar tidak menimbulkan gejolak.
Pada 2023, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membeberkan belanja negara tak akan sebesar 2021 dan 2022, yang masih terdapat banyak alokasi untuk penanganan COVID-19 seperti tagihan rumah sakit dan insentif kesehatan, sehingga akan mendukung konsolidasi defisit APBN.
Baca juga: Menkeu: Dana Desa berhasil turunkan jumlah desa sangat tertinggal
Dalam postur RAPBN 2023, belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.041,7 triliun atau turun dari 2022 yang Rp3.106,4 triliun.
Selain itu, ia menyebutkan pada tahun depan subsidi energi juga akan berkurang dari Rp500 triliun pada tahun ini menjadi sekitar Rp340 triliun.
Belanja pembangunan infrastruktur pada tahun depan pun hanya akan diberikan pada infrastruktur yang akan bisa diselesaikan pada 2003 dan awal 2024, sehingga tentunya akan berkurang dari tahun ini.
"Ini sesuai dengan mandat Bapak Presiden," tegasnya.
Namun demikian, Sri Mulyani menyampaikan anggaran untuk belanja sosial akan tetap dijaga pada tahun depan, begitu pula dengan belanja pendidikan dan kesehatan yang terus ditingkatkan.
Anggaran pendidikan misalnya, pada tahun lalu dialokasikan sekitar Rp500 triliun dan pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp600 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani ingatkan subsidi BBM dapat capai Rp698 triliiun akhir 2022
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
Maka dari itu, defisit APBN akan tetap diarahkan untuk turun ke bawah level tiga persen PDB pada 2023 atau ditargetkan sebesar 2,85 persen PDB.
"Kami harus tetap sangat selektif karena defisit APBN itu bukan tanpa konsekuensi," ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Oleh karenanya, pemerintah terus berhati-hati menggunakan instrumen defisit anggaran secara cermat dan bijaksana agar tidak menimbulkan gejolak.
Pada 2023, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membeberkan belanja negara tak akan sebesar 2021 dan 2022, yang masih terdapat banyak alokasi untuk penanganan COVID-19 seperti tagihan rumah sakit dan insentif kesehatan, sehingga akan mendukung konsolidasi defisit APBN.
Baca juga: Menkeu: Dana Desa berhasil turunkan jumlah desa sangat tertinggal
Dalam postur RAPBN 2023, belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.041,7 triliun atau turun dari 2022 yang Rp3.106,4 triliun.
Selain itu, ia menyebutkan pada tahun depan subsidi energi juga akan berkurang dari Rp500 triliun pada tahun ini menjadi sekitar Rp340 triliun.
Belanja pembangunan infrastruktur pada tahun depan pun hanya akan diberikan pada infrastruktur yang akan bisa diselesaikan pada 2003 dan awal 2024, sehingga tentunya akan berkurang dari tahun ini.
"Ini sesuai dengan mandat Bapak Presiden," tegasnya.
Namun demikian, Sri Mulyani menyampaikan anggaran untuk belanja sosial akan tetap dijaga pada tahun depan, begitu pula dengan belanja pendidikan dan kesehatan yang terus ditingkatkan.
Anggaran pendidikan misalnya, pada tahun lalu dialokasikan sekitar Rp500 triliun dan pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp600 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani ingatkan subsidi BBM dapat capai Rp698 triliiun akhir 2022
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022