Komunitas disabilitas di Ambon meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyiapkan fasilitas yang ramah bagi penyandang difabel.
"Fasilitas di Kota Ambon seperti tempat pelayanan publik bagi penyandang disabilitas masih kurang, ditambah kami juga belum memiliki kantor yang representatif dan layak untuk bekerja," kata Ketua Umum Pusat Pengalihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Kota Ambon, Mien Rumlaklak, di Ambon, Maluku, Jumat.
Ia mengatakan, fasilitas jalan maupun lift perkantoran tidak berfungsi maksimal sehingga membuat gerak kaum difabel terbatas.
Baca juga: Pemkab Malra Salurkan Sejumlah Bantuan Dan Santunanan Bagi Warga
Sampai dengan saat ini pihaknya juga belum memiliki kantor yang tetap dan representatif, tentunya layak untuk bekerja.
"Selama ini kami pindah-pindah untuk kontrak kantor. Jadi hari ini saya minta dari Pak, mungkin ada unit pelaksana teknis dinas (UPTD), atau rumah-rumah dinas yang mungkin tidak dipakai, boleh diberikan untuk kami berkantor,” katanya.
Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan, akan berupaya menyediakan lokasi kantor bagi dinas terkait baru kemudian bagi PPAUD.
"Terlalu banyak kesulitan tetapi akan berusaha untuk memfasilitasi kaum disabilitas. Prinsipnya kami tidak akan melepas tangan dari kaum disabilitas," katanya.
Dia menyatakan, tak hanya keluhan penyandang disabilitas, pihaknya akan berupaya untuk mewujudkan semua keluhan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti.
Seluruh persoalan masyarakat yang disampaikan dalam program WAJAR ini, akan ditindaklanjuti. Melalui program ini, menandakan bahwa masyarakat masih perlu untuk kita perhatikan lebih baik lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Fasilitas di Kota Ambon seperti tempat pelayanan publik bagi penyandang disabilitas masih kurang, ditambah kami juga belum memiliki kantor yang representatif dan layak untuk bekerja," kata Ketua Umum Pusat Pengalihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Kota Ambon, Mien Rumlaklak, di Ambon, Maluku, Jumat.
Ia mengatakan, fasilitas jalan maupun lift perkantoran tidak berfungsi maksimal sehingga membuat gerak kaum difabel terbatas.
Baca juga: Pemkab Malra Salurkan Sejumlah Bantuan Dan Santunanan Bagi Warga
Sampai dengan saat ini pihaknya juga belum memiliki kantor yang tetap dan representatif, tentunya layak untuk bekerja.
"Selama ini kami pindah-pindah untuk kontrak kantor. Jadi hari ini saya minta dari Pak, mungkin ada unit pelaksana teknis dinas (UPTD), atau rumah-rumah dinas yang mungkin tidak dipakai, boleh diberikan untuk kami berkantor,” katanya.
Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan, akan berupaya menyediakan lokasi kantor bagi dinas terkait baru kemudian bagi PPAUD.
"Terlalu banyak kesulitan tetapi akan berusaha untuk memfasilitasi kaum disabilitas. Prinsipnya kami tidak akan melepas tangan dari kaum disabilitas," katanya.
Dia menyatakan, tak hanya keluhan penyandang disabilitas, pihaknya akan berupaya untuk mewujudkan semua keluhan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti.
Seluruh persoalan masyarakat yang disampaikan dalam program WAJAR ini, akan ditindaklanjuti. Melalui program ini, menandakan bahwa masyarakat masih perlu untuk kita perhatikan lebih baik lagi.
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022