Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah upaya untuk mendorong hilirisasi mineral, yakni dengan melakukan penataan ekspor dan menebar insentif investasi.
"Kami tetap melakukan penataan terhadap ekspor, makanya semakin banyak perusahaan yang sekarang kami minta cepat bangun hilirisasi," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Bahlil mengatakan, dalam rangka penataan ekspor, di mana ekspor sejumlah komoditas ekspor dibatasi dan dilarang, pemerintah hanya akan mengizinkan pengusaha yang sudah memiliki smelter untuk bisa melakukan ekspor.
"Skemanya mungkin yang pertama adalah, orang yang bisa melakukan ekspor adalah pengusaha yang sudah punya smelter, atau 80 persen sudah bangun smelter. Jangan pakai cara saya dulu. Saya dulu bilang saya akan bangun smelter, tapi itu sebenarnya hanya taktik saya untuk dapat kuota ekspor. Jadi cara-cara lama tidak bisa lagi dipakai," katanya.
Upaya selanjutnya, yakni menebar insentif kepada perusahaan yang melakukan hilirisasi di sektor pertambangan. "Termasuk timah. Capex (belanja modal) timah itu lebih murah ketimbang membangun hilirisasi nikel," imbuhnya.
Bahlil pun memahami aspirasi pengusaha timah yang meminta hilirisasi timah dilakukan secara bertahap. Ia menuturkan pengalamannya saat awal menjabat sebagai Kepala BKPM di mana kala itu ia menyetop ekspor nikel.
Ia mengaku, sebagai mantan pengusaha tambang nikel, akan sangat merugi dengan kebijakan larangan ekspor. Namun, ia menyadari bahwa sudah saatnya Indonesia membangun hilirisasi.
Baca juga: Bahlil: Empat tantangan investasi berkelanjutan di TIIMM G20
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Kami tetap melakukan penataan terhadap ekspor, makanya semakin banyak perusahaan yang sekarang kami minta cepat bangun hilirisasi," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Bahlil mengatakan, dalam rangka penataan ekspor, di mana ekspor sejumlah komoditas ekspor dibatasi dan dilarang, pemerintah hanya akan mengizinkan pengusaha yang sudah memiliki smelter untuk bisa melakukan ekspor.
"Skemanya mungkin yang pertama adalah, orang yang bisa melakukan ekspor adalah pengusaha yang sudah punya smelter, atau 80 persen sudah bangun smelter. Jangan pakai cara saya dulu. Saya dulu bilang saya akan bangun smelter, tapi itu sebenarnya hanya taktik saya untuk dapat kuota ekspor. Jadi cara-cara lama tidak bisa lagi dipakai," katanya.
Upaya selanjutnya, yakni menebar insentif kepada perusahaan yang melakukan hilirisasi di sektor pertambangan. "Termasuk timah. Capex (belanja modal) timah itu lebih murah ketimbang membangun hilirisasi nikel," imbuhnya.
Bahlil pun memahami aspirasi pengusaha timah yang meminta hilirisasi timah dilakukan secara bertahap. Ia menuturkan pengalamannya saat awal menjabat sebagai Kepala BKPM di mana kala itu ia menyetop ekspor nikel.
Ia mengaku, sebagai mantan pengusaha tambang nikel, akan sangat merugi dengan kebijakan larangan ekspor. Namun, ia menyadari bahwa sudah saatnya Indonesia membangun hilirisasi.
Baca juga: Bahlil: Empat tantangan investasi berkelanjutan di TIIMM G20
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022