Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyatakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Maluku menjadi mitra pemerintah untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi daerah.
"Sebagai organisasi pengusaha Kadin dan Pemerintah Provinsi Maluku harus menyatukan langkah dan persepsi guna pembangunan ekonomi," kata Sekda Maluku Sadali Ie di Ambon, Senin.
Ia mengatakan hal itu dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) ke IX Kadin Maluku mengusung tema 'Optimalisasi dan penguatan fungsi serta peran Kadin Maluku dalam membangun masyarakat Maluku menyongsong Indonesia emas 2045'.
Dalam kesempatan tersebut Sadali mengatakan kehadiran Kadin di Maluku diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah.
Kadin Maluku ditantang untuk merespon kondisi daerah yang sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang dan keberadaannya harus bisa menjawab berbagai kebutuhan daerah.
"Tentunya dalam upaya mendukung pembangunan sebagai wujud pelaksanaan Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI, yang selaras dengan Sapta Cita Gubernur Maluku.
Sementara itu Ketua Umum Kadin Maluku Sam Latuconsina berkomitmen mendukung pemerintah dengan mendorong investasi untuk kemajuan ekonomi Maluku.
Menurutnya, Kadin merupakan organisasi yang bersifat mandiri namun tetap menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya di bidang ekonomi.
Ia mengemukakan peran Kadin dalam menarik investasi ke Maluku, terutama dalam sektor sumber daya alam seperti pertambangan, perikanan, dan gas di Blok Masela.
Ia juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk melalui komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Kadin memiliki jaringan luas, baik nasional maupun internasional. Kami akan mengondisikan para investor untuk menanamkan modalnya di Maluku, sehingga bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat. Fokus kami bukan pada proyek pemerintah, tetapi bagaimana menarik investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Selain itu, Sam juga menyinggung peran Kadin dalam berbagai program nasional pemerintahan Prabowo, seperti program pangan bergizi dan pembangunan tujuh juta rumah.
