Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara berkomitmen mengatasi tingginya kasus stunting dengan menekan angka kemiskinan yang menjadi salah satu penyebab masalah anak masuk kategori tengkes itu.
"Walaupun tidak semua orang miskin anaknya stunting, namun sebagian besar stunting diakibatkan oleh kemiskinan," kata Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher dihubungi di Ternate, Sabtu.
Pihaknya telah meminta instansi terkait agar bersama-sama BKKBN dan Dinas Kesehatan mengawal pelaksanaan program itu sehingga saat audit kasus stunting bisa ditemukan solusi masalah stunting.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, proyeksi warga Kabupaten Halmahera Timur pada 2020 sebesar 97.420 jiwa dan pada 2021 sebesar 92.954 jiwa, dengan Indeks Keparahan Kemiskinan pada 2020 sebesar 35 persen dan pada 2021 meningkat menjadi 68 persen.
Baca juga: Gernas aksi bergizi di Ambon upaya turunkan angka stunting, begini penjelasannya
Dia mengajak semua kalangan mengutamakan kebersamaan yang harmonis dalam melaksanakan kegiatan di masyarakat, termasuk untuk melakukan konvergensi dalam rangka percepatan penurunan dan pencegahan stunting.
Ada tiga sasaran terkait dengan kasus stunting yang diintervensi di daerah itu, yakni calon pengantin, ibu hamil/pascapersalinan dan balita, serta masalah tidak adanya jamban sehat dan sanitasi lingkungan yang kurang memadai.
Oleh karena itu, direkomendasikan untuk pembuatan jamban keluarga/fasilitas mandi cuci kakus (MCK) umum, asupan gizi, dan program bersih-bersih lingkungan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Malut Renta Rego berharap, pemkab setempat perlu mengambil langkah secara keberlanjutan dan terarah dalam penyelesaian kasus stunting, sedangkan diskusi harus dijadikan pijakan awal untuk menentukan proses audit dilakukan.
Dia menyebut Kabupaten Halmahera Timur merupakan daerah yang memiliki angka prevelensi stunting 32,7 persen dan penyumbang angka stunting cukup tinggi di daerah tersebut setelah Kabupaten Pulau Taliabu dan Halmahera Selatan.
Oleh karena itu, katanya, perlu intervensi khusus dari semua pihak yang terkait untuk memanfaatkan dan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki guna melaksanakan percepatan penurunan stunting secara konvergen.
Baca juga: Pangdam Pattimura jadi Duta Bapak Asuh anak stunting di Maluku, begini penjelasannya
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Walaupun tidak semua orang miskin anaknya stunting, namun sebagian besar stunting diakibatkan oleh kemiskinan," kata Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher dihubungi di Ternate, Sabtu.
Pihaknya telah meminta instansi terkait agar bersama-sama BKKBN dan Dinas Kesehatan mengawal pelaksanaan program itu sehingga saat audit kasus stunting bisa ditemukan solusi masalah stunting.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, proyeksi warga Kabupaten Halmahera Timur pada 2020 sebesar 97.420 jiwa dan pada 2021 sebesar 92.954 jiwa, dengan Indeks Keparahan Kemiskinan pada 2020 sebesar 35 persen dan pada 2021 meningkat menjadi 68 persen.
Baca juga: Gernas aksi bergizi di Ambon upaya turunkan angka stunting, begini penjelasannya
Dia mengajak semua kalangan mengutamakan kebersamaan yang harmonis dalam melaksanakan kegiatan di masyarakat, termasuk untuk melakukan konvergensi dalam rangka percepatan penurunan dan pencegahan stunting.
Ada tiga sasaran terkait dengan kasus stunting yang diintervensi di daerah itu, yakni calon pengantin, ibu hamil/pascapersalinan dan balita, serta masalah tidak adanya jamban sehat dan sanitasi lingkungan yang kurang memadai.
Oleh karena itu, direkomendasikan untuk pembuatan jamban keluarga/fasilitas mandi cuci kakus (MCK) umum, asupan gizi, dan program bersih-bersih lingkungan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Malut Renta Rego berharap, pemkab setempat perlu mengambil langkah secara keberlanjutan dan terarah dalam penyelesaian kasus stunting, sedangkan diskusi harus dijadikan pijakan awal untuk menentukan proses audit dilakukan.
Dia menyebut Kabupaten Halmahera Timur merupakan daerah yang memiliki angka prevelensi stunting 32,7 persen dan penyumbang angka stunting cukup tinggi di daerah tersebut setelah Kabupaten Pulau Taliabu dan Halmahera Selatan.
Oleh karena itu, katanya, perlu intervensi khusus dari semua pihak yang terkait untuk memanfaatkan dan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki guna melaksanakan percepatan penurunan stunting secara konvergen.
Baca juga: Pangdam Pattimura jadi Duta Bapak Asuh anak stunting di Maluku, begini penjelasannya
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022