Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara (Malut) mewujudkan program percepatan penurunan stunting untuk menentukan rencana dan strategi aksi di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Kami terus programkan berbagai upaya percepatan penurunan stunting dengan memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah daerah, lintas sektor, dan instansi terkait yang tergabung dalam wadah Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten untuk dapat segera melakukan intervensi secara konvergensi di Kabupaten Kepulauan Sula masuk kawasan 3T," kata Kepala Perwakilan BKKBN Malut Renta Rego dihubungi, Jumat.
Renta mengatakan, berdasarkan Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan Kabupaten Kepulauan Sula memiliki Angka Prevalensi Stunting yaitu sebesar 27,7 persen, walaupun menjadi kabupaten 3 terendah angka stunting di Malut, namun komitmen terhadap percepatan penurunan stunting perlu dikawal secara bersama agar target 14 persen pada tahun 2024 dapat tercapai.
Baca juga: Wagub: Cegah stunting wujudkan generasi Malut yang handal
Untuk itu, pihaknya menggandeng pakar dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDI) dr. Desmansyah, .S.PA, dr. Willy ogi, Sp.OG dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Olif Suaina Umabaihi, SKM, M.Kes dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Hairani Yainahu M.Psi dari Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi) untuk melahirkan rekomendasi yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat cara, dan menjadi referensi dalam penanganan kasus stunting di tanah Sula.
BKKBN Provinsi Maluku Utara menggelar Diskusi Panel dan Manajemen Audit Kasus Stunting tahap II di Istana Daerah (Isda) Kabupaten Kepulauan Sula.
Sesuai dengan namanya, Kabupaten Kepulauan Sula merupakan daerah kepulauan yang hampir 60 persen dari luas wilayahnya adalah lautan, sehingga saat menuju kabupaten ini juga menggunakan transportasi utama yaitu kapal laut.
Baca juga: Prevalensi kasus stunting di Ambon menurun 4,6 persen
Dengan kondisi laut yang anomali dan cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini, tak menyurutkan tekad Tim BKKBN Provinsi Maluku Utara untuk menunjukkan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting di kabupaten ini.
Di tengah curah hujan yang deras dan angin yang kencang tidak membuat tim BKKBN patah semangat dan terus melanjutkan perjalanannya ke Sanana yang merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Sula.
Sementara, Wakil Bupati Kepulauan Sula HM Saleh Marasabessy mengatakan percepatan penurunan stunting merupakan tujuan utama sehingga perlu komitmen dan intervensi lintas sektor yang kuat untuk menghadapi masalah ini.
Baca juga: Maluku kampanyekan konsumsi ikan untuk cegah "stunting", gelar lomba masak
"Dalam upaya menurunkan angka stunting di Kepulauan Sula adalah dengan melakukan penguatan deteksi dini dan intervensi spesifik serta insentif yang tepat bagi kelompok sasaran berisiko stunting melalui audit kasus stunting baik pada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui/nifas, dan baduta/balita," ujarnya.
Baca juga: BKKBN Malut menggelar monev stunting di Kabupaten Pulau Taliabu
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Kami terus programkan berbagai upaya percepatan penurunan stunting dengan memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah daerah, lintas sektor, dan instansi terkait yang tergabung dalam wadah Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten untuk dapat segera melakukan intervensi secara konvergensi di Kabupaten Kepulauan Sula masuk kawasan 3T," kata Kepala Perwakilan BKKBN Malut Renta Rego dihubungi, Jumat.
Renta mengatakan, berdasarkan Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan Kabupaten Kepulauan Sula memiliki Angka Prevalensi Stunting yaitu sebesar 27,7 persen, walaupun menjadi kabupaten 3 terendah angka stunting di Malut, namun komitmen terhadap percepatan penurunan stunting perlu dikawal secara bersama agar target 14 persen pada tahun 2024 dapat tercapai.
Baca juga: Wagub: Cegah stunting wujudkan generasi Malut yang handal
Untuk itu, pihaknya menggandeng pakar dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDI) dr. Desmansyah, .S.PA, dr. Willy ogi, Sp.OG dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Olif Suaina Umabaihi, SKM, M.Kes dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Hairani Yainahu M.Psi dari Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi) untuk melahirkan rekomendasi yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat cara, dan menjadi referensi dalam penanganan kasus stunting di tanah Sula.
BKKBN Provinsi Maluku Utara menggelar Diskusi Panel dan Manajemen Audit Kasus Stunting tahap II di Istana Daerah (Isda) Kabupaten Kepulauan Sula.
Sesuai dengan namanya, Kabupaten Kepulauan Sula merupakan daerah kepulauan yang hampir 60 persen dari luas wilayahnya adalah lautan, sehingga saat menuju kabupaten ini juga menggunakan transportasi utama yaitu kapal laut.
Baca juga: Prevalensi kasus stunting di Ambon menurun 4,6 persen
Dengan kondisi laut yang anomali dan cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini, tak menyurutkan tekad Tim BKKBN Provinsi Maluku Utara untuk menunjukkan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting di kabupaten ini.
Di tengah curah hujan yang deras dan angin yang kencang tidak membuat tim BKKBN patah semangat dan terus melanjutkan perjalanannya ke Sanana yang merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Sula.
Sementara, Wakil Bupati Kepulauan Sula HM Saleh Marasabessy mengatakan percepatan penurunan stunting merupakan tujuan utama sehingga perlu komitmen dan intervensi lintas sektor yang kuat untuk menghadapi masalah ini.
Baca juga: Maluku kampanyekan konsumsi ikan untuk cegah "stunting", gelar lomba masak
"Dalam upaya menurunkan angka stunting di Kepulauan Sula adalah dengan melakukan penguatan deteksi dini dan intervensi spesifik serta insentif yang tepat bagi kelompok sasaran berisiko stunting melalui audit kasus stunting baik pada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui/nifas, dan baduta/balita," ujarnya.
Baca juga: BKKBN Malut menggelar monev stunting di Kabupaten Pulau Taliabu
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022