Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat nilai tukar petani (NTP) pada Februari 2023 sebesar 103,10 atau turun 0,28 persen dibanding Januari 2023 yang tercatat sebesar 103,39.
"Penurunan NTP disebabkan oleh indeks harga hasil produksi pertanian yang tercatat meningkat sebesar 0,25 persen dan peningkatan indeks harga yang dibayar petani melampaui sebesar 0,53 persen," kata Kepala BPS Provinsi Maluku Asep Riyadi di Ambon, Senin.
Ia memaparkan tercatat dua subsektor yang mengalami penurunan NTP, yaitu subsektor tanaman pangan -1,59 persen, dan subsektor hortikultura -2,81 persen.
Sedangkan tiga subsektor lainnya mengalami peningkatan NTP, yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat 0,64 persen, subsektor peternakan 0,27 persen, dan subsektor perikanan 1,14 persen.
Pada Februari 2023 Provinsi Maluku berada pada urutan ke-25 dari 34 provinsi dengan NTP sebesar 103,10. NTP tertinggi terjadi di Provinsi Riau sebesar 154,52, sementara NTP terendah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 95,70.
Indeks NTP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP juga menunjukkan daya tukar dari harga produk pertanian dengan harga barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.
Pada sisi lain Februari 2023 terjadi peningkatan indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) sebesar 0,57 persen.
Peningkatan IKRT ini disebabkan oleh naiknya IKRT pada tujuh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, 0,76 persen, kelompok pakian dan alas kaki 0,08 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,18 persen, kelompok kesehatan 0,52 persen, kelompok transportasi 0,08 persen, kelompok penyediaan makan dan minuman/restoran 0,08 persen, dan kelompok peralatan pribadi dan jasa lainnya 0,68 persen.
Sedangkan nilai tukar usaha rumah tangga pertanian (NTUP) naik sebesar 0,16 persen dibandingkan Januari 2023. Tiga subsektor mengalami peningkatan NTUP. Peingkatan tertinggi terjadi pada dua subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,39 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Penurunan NTP disebabkan oleh indeks harga hasil produksi pertanian yang tercatat meningkat sebesar 0,25 persen dan peningkatan indeks harga yang dibayar petani melampaui sebesar 0,53 persen," kata Kepala BPS Provinsi Maluku Asep Riyadi di Ambon, Senin.
Ia memaparkan tercatat dua subsektor yang mengalami penurunan NTP, yaitu subsektor tanaman pangan -1,59 persen, dan subsektor hortikultura -2,81 persen.
Sedangkan tiga subsektor lainnya mengalami peningkatan NTP, yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat 0,64 persen, subsektor peternakan 0,27 persen, dan subsektor perikanan 1,14 persen.
Pada Februari 2023 Provinsi Maluku berada pada urutan ke-25 dari 34 provinsi dengan NTP sebesar 103,10. NTP tertinggi terjadi di Provinsi Riau sebesar 154,52, sementara NTP terendah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 95,70.
Indeks NTP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP juga menunjukkan daya tukar dari harga produk pertanian dengan harga barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.
Pada sisi lain Februari 2023 terjadi peningkatan indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) sebesar 0,57 persen.
Peningkatan IKRT ini disebabkan oleh naiknya IKRT pada tujuh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, 0,76 persen, kelompok pakian dan alas kaki 0,08 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,18 persen, kelompok kesehatan 0,52 persen, kelompok transportasi 0,08 persen, kelompok penyediaan makan dan minuman/restoran 0,08 persen, dan kelompok peralatan pribadi dan jasa lainnya 0,68 persen.
Sedangkan nilai tukar usaha rumah tangga pertanian (NTUP) naik sebesar 0,16 persen dibandingkan Januari 2023. Tiga subsektor mengalami peningkatan NTUP. Peingkatan tertinggi terjadi pada dua subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,39 persen.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023