Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyeleksi calon pimpinan tinggi pratama untuk membangun birokrasi yang sehat dalam memajukan daerah itu.
“Kekosongan jabatan dalam organisasi pemerintahan, tentu akan berdampak pada optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, oleh karenanya guna mengisi kekosongan jabatan dimaksud, diselenggarakan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama terhadap 15 jabatan yang lowong sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Sekda Maluku Sadali Ie di Ambon, Selasa.
Sekda menjelaskan kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Maluku dalam upaya membangun birokrasi yang profesional dan berkualitas berdasarkan prinsip meritokrasi.
Ia melanjutkan, seleksi pengisian jabatan ini diselenggarakan secara terbuka dan kompetitif, yang artinya bahwa siapapun pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi, serta berkompetisi secara adil dan transparan.
“Harapan saya dari seleksi ini, dapat terpilih pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki kompetensi, berintegritas, dan kapabilitas dalam mengelola Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku,” tuturnya.
Hal itu sejalan dengan prinsip pemerintahan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang menegaskan tata kelola pemerintahan berbasis meritokrasi atau sistem yang menghargai prestasi dan kemampuan pada ASN di Maluku dalam masa pemerintahannya.
Meritokrasi merupakan sistem yang adil karena memberikan kesempatan kepada mereka yang berprestasi untuk menjadi pemimpin. Hal ini dalam rangka membangun ekosistem pemerintahan yang sehat demi kemajuan Maluku.
Ia menjelaskan pada tata kelola pemerintahan seperti ini para pejabat dan ASN dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme dalam melayani masyarakat.
Pada kesempatan lain Gubernur Hendrik menekankan lima poin utama sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan yakni komitmen terhadap visi dan misi daerah, peningkatan kinerja dan pelayanan publik, efisiensi anggaran, pembangunan ekonomi berbasis SDM, serta penghargaan bagi ASN berprestasi.
“Kita harus bekerja cepat, tidak ada lagi pola kerja lamban dan birokrasi berbelit. ASN harus inovatif, responsif, dan mengoptimalkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi,” tuturnya.
Disamping itu kata dia dalam kerja bersama pemerintahannya selama lima tahun ke depan para ASN juga dituntut untuk bekerja sepenuh hati tanpa menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
