Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku mengintegrasikan program Satu Data Maluku dengan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) guna memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di Ambon, Selasa, menyatakan bahwa program Satu Data Maluku memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pengambilan kebijakan di daerah. Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap peluncuran program tersebut yang dijadwalkan pada 25 Mei 2026.
“Program Satu Data Maluku ini sangat bermanfaat, khususnya dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan berbasis data,” ujarnya usai pertemuan bersama perwakilan program SKALA dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Maluku.
Menurut dia, integrasi data akan mempermudah proses kepemimpinan serta memastikan kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Maluku, Titus F.L. Renwarin, menjelaskan bahwa integrasi ini sejalan dengan pengembangan platform Lawamena Satu Data Maluku. Inisiatif tersebut hadir untuk mengatasi fragmentasi data yang selama ini tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ke depan, seluruh data sektoral akan diintegrasikan dalam satu portal yang terstandar dan terhubung dengan data pemerintah pusat melalui prinsip interoperabilitas,” katanya.
Ia menambahkan, portal tersebut akan dilengkapi dengan executive dashboard yang memungkinkan pimpinan daerah mengakses data secara real time tanpa harus melalui permintaan manual. Pengembangan sistem ini turut didukung oleh program SKALA dengan mengacu pada standar nasional data dan metadata.
Di sisi lain, optimalisasi aplikasi SEPAKAT juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengatasi kesenjangan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Maluku masih terkonsentrasi di wilayah kepulauan seperti Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru.
Menurut dia, pendekatan administratif semata tidak lagi memadai tanpa didukung analisis data yang komprehensif.
“Melalui SEPAKAT, kita bisa menganalisis kebutuhan riil, seperti ketersediaan sekolah, tenaga kesehatan, hingga distribusi layanan. Dari situ, intervensi bisa dirancang lebih presisi,” ujarnya.
Ia menambahkan, SEPAKAT versi 6.0 kini dilengkapi fitur pemetaan risiko bencana hingga tingkat permukiman, termasuk potensi dampak kenaikan muka air laut. Berdasarkan simulasi, kenaikan satu meter permukaan laut di Maluku berpotensi berdampak pada 16 fasilitas kesehatan, 27 sekolah, dan lebih dari 49 ribu penduduk, dengan wilayah Kepulauan Aru sebagai salah satu daerah berisiko tinggi.
Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anton Adriaan Lailossa, menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan berbasis data akurat dalam dokumen perencanaan daerah.
“Jika data tidak akurat, maka program bisa salah sasaran. Dengan data terintegrasi, target pembangunan menjadi lebih jelas dan terarah,” katanya.
Untuk mendukung keberlanjutan ekosistem data, Pemerintah Provinsi Maluku juga mengembangkan portal Lawamena Satu Data yang terintegrasi dengan sistem nasional, termasuk Portal Pelayanan Integrasi Data (PELITA).
Melalui kolaborasi dengan program SKALA sebagai bagian dari kemitraan Australia–Indonesia, penguatan tata kelola data dan kapasitas perencanaan daerah terus ditingkatkan.
Dengan langkah tersebut, Maluku kini tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat pemanfaatan aplikasi SEPAKAT tertinggi secara nasional, sekaligus memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan dasar yang inklusif, efektif, dan tepat sasaran.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul AzisEditor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
