Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku 2022 DPRD Maluku menerbitkan 20 pokok rekomendasi kepada pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
"Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun mendatang," kata Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun di Ambon, Jumat.
Penjelasan Benhur disampaikan saat memimpin rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Maluku terhadap LKPJ gubernur tahun anggaran 2022.
Pembacaan 20 pokok rekomendasi dilakukan ketua Pansus LKPJ Gubernur 2022 DPRD Maluku Ruslan Hurasan dan nomor keputusan rekomendasi oleh Plh Sekretaris DPRD setempat Farah Samal.
Menurut Benhur, berbagai persoalan yang telah dirangkum dalam pijakan rekomendasi dan DPRD juga mengawal supaya dapat ditindaklanjuti dengan baik.
Kalau tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maka DPRD juga tetap melakukan pengecekan sebab antara DPRD maupun pemprov punya pegangan sehingga tidak menjadi persoalan.
"Kita tetap melakukan itu dan berharap tetap ada political will dari kepala daerah untuk melaksanakan rekomendasinya, dan tidak perlu dijelaskan tetapi narasi dan poinnya jelas serta sasarannya juga jelas dan tegas," ujar Benhur.
Pansus melaporkan dari berbagai catatan akhir seluruh fraksi dan komisi, telah membahas serta menghasilkan 20 pokok rekomendasi DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah daerah.
Pokok-pokok rekomendasi tersebut diantaranya terkait tidak adanya penyusunan dokumen APBDP 2022 dan diganti dengan Peraturan Kepala Daerah dan indikator kinerja kunci tingkat inflasi 6,28 persen dari target inflasi 3,00 persen dengan tingkat capaian yang tidak memenuhi target berimplikasi pada melemahnya pertumbuhan ekonomi.
Kemudian Indeks Pembangunan Manusia di Maluku 2022 yang lambat, masih terjadi disparitas pembangunan pada 11 kabupaten/kota, persoalan rotasi jabatan kepala OPD di bawah 1,3 tahun, hingga rasio perbandingan guru dengan murid 1:20 di tingkat SMU/SMK sederajat.
Sementara Wagub Maluku Barnabas Orno yang membacakan sambutan tertulis gubernur Murad Ismail menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan kerja sama yang telah diberikan DPRD sehingga memberikan rekomendasi LKPJ Gubernur 2022.
"Rekomendasi DPRD ini merupakan catatan kritis atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti pemerintah daerah," tegasnya.
Selain itu rekomendasi berfungsi untuk memperkuat kemitraan secara lebih intensif dan profesional dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan menjadi pertimbangan, untuk itu kita akan terus memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan di daerah sehingga mampu memacu pembangunan di berbagai aspek.
"Pemerintah daerah masih harus terus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, serta peningkatan sumberdaya aparatur pada lingkup pemprov demi peningkatan kerja pelayanan publik," ucapnya.
Upaya percepatan lainnya adalah mendorong peningkatan pelayanan dan akses melalui pembangunan sarana/prasarana di bidang pekerjaan umum, energi listrik.
"Atas dasar komunikasi yang terus dibangun, saya yakin ke depannya berbagai permasalahan ini akan dapat teratasi secara bersama melalui rumusan program dan kegiatan yang semakin bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Untuk itu pemprov akan meneliti dan memberikan tanggapan atas berbagai rekomendasi yang telah disampaikan DPRD atas LKPJ Gubernur 2022 dan lewat rekomendasi ini akan disusun kebijakan strategis untuk diprioritaskan dalam pembangunan ke depan.
Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun menyerahkan rekomendasi LKPJ gubernur tauhn anggaran 2022 kepada pemerintah provinsi dan diterima Wagub Barnabas Orno. (4/5) (ANTARA/daniel/)
