Ternate (Antara Maluku) - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Halmahera Timur (Haltim), provinsi Maluku Utara diminta untuk mengatasi kemiskinan di kabupaten tersebut.
Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan, di Ternate, Rabu, mengatakan, Pemkab Halmahera Timur sangat mendukung terlaksananya Rapat Koordinasi dan Semiloka mengenai PNPM Mandiri di pedesaan.
Ia mengatakan, program PNPM yang tengah berlangsung sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur yakni mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.
Dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Semiloka-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halamheraa Timur dan DPRD PNPM Madndiri Pedesaan, Bupati mengatakan PNPM Mandiri merupakan program untuk mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDG's), yakni pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan kelestarian lingkungan.
Target MDG's merupakan komitmen nasional dan internasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat secara luas.
"Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan yang selama ini dianggap berhasil dalam menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Hal ini dimaksudkan agar semua lapisan masyarakat mulai dari daerah perkotaan sampai pada masyarakat perdesaan secara terpadu mengalami perubahan dalam hidup terutama kesejahteraan," kata Bupati.
Komitmen nasional dalam penanggulangan kemiskinan terlihat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Menurut Bupati, kemiskinan merupakan masalah sosial yang krusial, sebab akan melahirkan masalah sosial lainnya, sehingga penanganannya pun juga harus ekstra serius, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014.
Untuk itu, diperlukan program-program pro rakyat yang nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat seperti halnya PNPM-Mandiri Perdesaan, disamping PNPM-Mandiri Perkotaan dan PNPM-Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal.
"Mengingat pentingnya kegiatan ini, saya mengimbau kepada SKPD dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) sebagai lembaga pelaksana bersama DPRD serta pihak-pihak terkait untuk memperkuat komitmen, memperkuat koordinasi lintas sektoral, menyusun rencana strategis program dalam rangka melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan," katanya.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, PNPM Mandiri bisa dikategorikan sebagai salah-satu program unggulan Pemerintah pusat dalam menanggulangi kemiskinan.
Sebab program ini telah dianggap sejumlah pihak berhasil. Program ini dirancang untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia bebas dari masalah kemiskinan pada 2015.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011
Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan, di Ternate, Rabu, mengatakan, Pemkab Halmahera Timur sangat mendukung terlaksananya Rapat Koordinasi dan Semiloka mengenai PNPM Mandiri di pedesaan.
Ia mengatakan, program PNPM yang tengah berlangsung sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur yakni mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.
Dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Semiloka-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halamheraa Timur dan DPRD PNPM Madndiri Pedesaan, Bupati mengatakan PNPM Mandiri merupakan program untuk mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDG's), yakni pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan kelestarian lingkungan.
Target MDG's merupakan komitmen nasional dan internasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat secara luas.
"Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan yang selama ini dianggap berhasil dalam menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Hal ini dimaksudkan agar semua lapisan masyarakat mulai dari daerah perkotaan sampai pada masyarakat perdesaan secara terpadu mengalami perubahan dalam hidup terutama kesejahteraan," kata Bupati.
Komitmen nasional dalam penanggulangan kemiskinan terlihat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Menurut Bupati, kemiskinan merupakan masalah sosial yang krusial, sebab akan melahirkan masalah sosial lainnya, sehingga penanganannya pun juga harus ekstra serius, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014.
Untuk itu, diperlukan program-program pro rakyat yang nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat seperti halnya PNPM-Mandiri Perdesaan, disamping PNPM-Mandiri Perkotaan dan PNPM-Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal.
"Mengingat pentingnya kegiatan ini, saya mengimbau kepada SKPD dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) sebagai lembaga pelaksana bersama DPRD serta pihak-pihak terkait untuk memperkuat komitmen, memperkuat koordinasi lintas sektoral, menyusun rencana strategis program dalam rangka melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan," katanya.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, PNPM Mandiri bisa dikategorikan sebagai salah-satu program unggulan Pemerintah pusat dalam menanggulangi kemiskinan.
Sebab program ini telah dianggap sejumlah pihak berhasil. Program ini dirancang untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia bebas dari masalah kemiskinan pada 2015.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011