Gubernur Maluku Murad Ismail meminta empat penjabat Bupati di daerah itu untuk dapat mengendalikan inflasi dan stunting sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
"Ada delapan arahan Presiden yakni pengendalian inflasi, penurunan stunting, menurunkan angka kemiskinan ekstrem, memudahkan investasi, belanja APBD bagi produk dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju pemilu dan pilkada tahun 2024, harus mendapat prioritas kerja saudara-saudara di daerah," ucapnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Selasa.
Hal itu diutarakannya dalam pelantikan Pj Bupati Kepulauan Tanimbar sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang perpanjangan masa jabatan empat Pj Bupati dan Wali kota di Provinsi itu.
Keempat Pejabat Bupati dan wali kota itu yakni Andi Chandra As’Aduddin Pejabat Bupati Seram bagian barat, Djalaludin Salampessy pejabat Bupati Buru, Pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar, dan Pejabat Wali kota Ambon Bodewin Wattimena.
Gubernur Maluku saat melantik PJ Bupati Kepulauan Tanimbar oleh di Ambon (Antara/HO-Pemprovmaluku)
Gubernur Murad juga menekankan kepada keempat pejabat Bupati dan Wali kota tersebut untuk dapat menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah masing-masing menjelang tahun politik.
“Salah satu tugas saudara-saudara sebagaimana disampaikan dalam Keputusan Menteri dalam negeri adalah menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemda masing-masing,"ucapnya.
Ia pun menegaskan akan melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja para pejabat Bupati dan wali kota tersebut berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang wajib dilaporkan dalam kurun waktu tiga bulan sekali.
"Oleh sebab itu, dalam kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, saya perintahkan kepada saudara-saudara untuk melaksanakan seluruh penugasan ini dengan sebaik-baiknya," tegasnya.
Hadir pada kesempatan itu Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno, Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah Maluku dan Kabupaten/Kota, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Tokoh Agama, dan unsur lainnya.
