Ambon (Antara Maluku) - Himpunan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa (HPPMW) Wakate Maluku bersama Forum Suara Pemuda Teor (FSPT) melakukan aksi demo, menuntut kecamatan Watubela, Kesui dan Teor (Wakate) lepas dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan bergabung ke wilayah administratif Kota Tual.
"Setelah pemerkaran SBT dari kabupaten induk Maluku Tengah delapan tahun lalu, masyarakat Wakate merasa sangat termarjinalkan karena tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur dari berbagai bidang di sana," teriak koordinator demo, Ali Kolatlena, saat berorasi di gedung DPRD Maluku, di Karangpanjang, kota Ambon, Kamis.
Menurut dia, para politisi maupun kepala daerah, saat melakukan kampanyenya banyak memberikan janji-janji besar untuk memperhatikan masalah pembangunan infrastruktur di Wakate, daerah yang kaya akan hasil laut dan hasil hutan.
"Janji politisi dan Bupati SBT Abdullah Vanath, saat berkampanye waktu itu terbukti hanya retorika, karena sampai saat ini masyarakat Wakate masih hidup terisolir dari jangkauan komunikasi dan transportasi," katanya.
Diungkapkan,layanan kesehatan sangat sulit diperoleh akibat puskesmas yang ada di kota kecamatan tidak pernah diperhatikan atau ditambah sarananya.
Keterbatasan juga terjadi di dunia pendidikan akibat terbatasnya tenaga pengajar, baik untuk SD maupun SLTP.
Terbengkalainya pembangunan jalan lingkar Wakate dan keberadaan kapal penumpang yang hanya untuk rute Ambon-Gorom-Wakate, itupun dengan frekwensi satu kali dalam seminggu, membuat warga Wakate merasa semakin terisolir dan terpinggirkan.
"Karena itu, kami minta DPRD Maluku membahas tuntutan ini dalam rapat paripurna dewan," katanya.
Orator lain, Sius Kolatlena, mengatakan kerinduan masyarakat Wakate melepaskan diri dari Kabupaten SBT dan bergabung dengan Kota Tual didasari beberapa pertimbangan, termasuk di antaranya rentang kendali wilayah serta adanya kesamaan adat dan budaya masyarakat kedua daerah.
Ia juga mengatakan, "Bupati menganggap Wakate sebagai Nusakambangan kedua. PNS yang dianggap tidak sejalan atau membuat pelanggaran disiplin dilempar ke daerah ini, kemudian Camat Wakate yang dilantik Bupati adalah seorang guru SMP sementara lulusan IPDN dijadikan kepala tata usaha di SMP."
Sementara Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Maluku, Rustam Fakaubun dalam kesempatan itu menyatakan Pemerintah Kota Tual telah bersedia menerima saudara-saudara mereka dari Kecamatan Wakate masuk dalam wilayah administratif Kota Tual.
Menurut dia, selama ini pun masyarakat Wakate menjual hasil bumi mereka ke Kota Tual yang lebih dekat jaraknya ketimbang ke Bula, ibu kota Kabupaten SBT.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011
"Setelah pemerkaran SBT dari kabupaten induk Maluku Tengah delapan tahun lalu, masyarakat Wakate merasa sangat termarjinalkan karena tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur dari berbagai bidang di sana," teriak koordinator demo, Ali Kolatlena, saat berorasi di gedung DPRD Maluku, di Karangpanjang, kota Ambon, Kamis.
Menurut dia, para politisi maupun kepala daerah, saat melakukan kampanyenya banyak memberikan janji-janji besar untuk memperhatikan masalah pembangunan infrastruktur di Wakate, daerah yang kaya akan hasil laut dan hasil hutan.
"Janji politisi dan Bupati SBT Abdullah Vanath, saat berkampanye waktu itu terbukti hanya retorika, karena sampai saat ini masyarakat Wakate masih hidup terisolir dari jangkauan komunikasi dan transportasi," katanya.
Diungkapkan,layanan kesehatan sangat sulit diperoleh akibat puskesmas yang ada di kota kecamatan tidak pernah diperhatikan atau ditambah sarananya.
Keterbatasan juga terjadi di dunia pendidikan akibat terbatasnya tenaga pengajar, baik untuk SD maupun SLTP.
Terbengkalainya pembangunan jalan lingkar Wakate dan keberadaan kapal penumpang yang hanya untuk rute Ambon-Gorom-Wakate, itupun dengan frekwensi satu kali dalam seminggu, membuat warga Wakate merasa semakin terisolir dan terpinggirkan.
"Karena itu, kami minta DPRD Maluku membahas tuntutan ini dalam rapat paripurna dewan," katanya.
Orator lain, Sius Kolatlena, mengatakan kerinduan masyarakat Wakate melepaskan diri dari Kabupaten SBT dan bergabung dengan Kota Tual didasari beberapa pertimbangan, termasuk di antaranya rentang kendali wilayah serta adanya kesamaan adat dan budaya masyarakat kedua daerah.
Ia juga mengatakan, "Bupati menganggap Wakate sebagai Nusakambangan kedua. PNS yang dianggap tidak sejalan atau membuat pelanggaran disiplin dilempar ke daerah ini, kemudian Camat Wakate yang dilantik Bupati adalah seorang guru SMP sementara lulusan IPDN dijadikan kepala tata usaha di SMP."
Sementara Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Maluku, Rustam Fakaubun dalam kesempatan itu menyatakan Pemerintah Kota Tual telah bersedia menerima saudara-saudara mereka dari Kecamatan Wakate masuk dalam wilayah administratif Kota Tual.
Menurut dia, selama ini pun masyarakat Wakate menjual hasil bumi mereka ke Kota Tual yang lebih dekat jaraknya ketimbang ke Bula, ibu kota Kabupaten SBT.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011