Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menyebutkan pemerintah pusat menggelontorkan dana Rp760 miliar untuk pembangunan wilayah perbatasan di Maluku melalui Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas).
"Ada beberapa kabupaten di Maluku yang menjadi fokus pemerintah yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru," ujar M Tito Karnavian yang juga selaku Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Maluku di Kota Ambon, Rabu.
"Kita melihat bahwa anggaran yang ada di Bappenas, Gerbangdutas itu sebesar Rp7,7 triliun tapi tersebar di berbagai kementerian/ lembaga dan di pemerintah daerah, sementara total untuk Maluku itu ada Rp 760 miliar," katanya.
Menurutnya, secara konsep pembangunan wilayah perbatasan akan berfokus tak hanya pada aspek pertahanan lebih dari itu sentra ekonomi dan membangun dari pinggiran desa dan perbatasan.
"Dengan konsep ini BNPP, saya selaku ketua exiofisio dari Kemendagri dan Menko Polhukam sebagai Ketua Dewan Pengarah, konsep kita adalah konsep membangun daerah-daerah tersebut yang berasal dari anggaran di tingkat pusat di Bappenas dan sudah dianggarkan," ungkapnya.
Menurut dia, anggaran tersebut dibagi dalam beberapa kementerian dan lembaga, namun meski terbagi, anggaran tersebut hanya untuk pembangunan wilayah perbatasan.
"Nanti kita lihat dari porsi anggaran, dan jangan digunakan untuk yang lain karena peruntukannya itu, misalkan untuk kementerian A, itu untuk perbatasan tapi dipakai bukan dalam perbatasan itulah tugas kami untuk mengarahkan dan mengawasi dan melakukan evaluasi," tuturnya.
Konferensi pers Gerakan pembangunan terpadu perbatasan 2023 di Ambon, Maluku (Antara/DedyAzis)
Tito mengatakan bila anggaran dikelola pemerintah daerah maka akan termasuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hanya untuk Gerbangdutas.
"Kemudian khusus untuk daerah-daerah anggaran tadi itu dari pusat mekanismenya adalah DAK. Misalkan anggaran PUPR ada mata anggaran untuk bangun jalan perbatasan, jembatan-jembatan bisa dikerjakan daerah sendiri bisa juga dikerjakan pemerintah daerah dengan uang yang ditransfer namanya DAK untuk membangun jalan tertentu, atau jembatan tertentu atau runway tertentu punya perhubungan itu dengan atas permintaan kebutuhan daerah itu," tambahnya.
Tito menegaskan pelaksanaan Gerbangdutas juga perlu mendengar evaluasi dan masukan langsung dari masyarakat.
"Kami menginginkan agar dibangun dengan mekanisme dua arah. Tidak hanya dari atas membangun sesuai maunya tapi juga mendengarkan usulan masukan dari daerah yang diinginkan itu apa di situ," katanya.
