Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta para wakil rakyat harus berperan aktif dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim yang mengancam dunia, termasuk Indonesia.
"Perubahan iklim bukan semata masalah lingkungan. Lebih dari itu, bisa berdampak pada sejumlah sektor, seperti pertanian, kesehatan, ekonomi hingga menimbulkan masalah sosial jika sejumlah sektor itu mengalami dampak yang parah," kata Lestari dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan hal itu dalam rangka peringatan Hari Parlemen Internasional Ke-134 yang diperingati setiap tanggal 30 Juni.
Hari Parlemen Internasional diperingati untuk mengenang dibentuknya Inter-Parliamentary Union (IPU) pada tahun 1889. IPU merupakan forum internasional permanen pertama yang membidangi negosiasi politik antar-negara.
Baca juga: Menko Airlangga sebut perubahan iklim jadi tantangan utama global
Peringatan Hari Parlemen Internasional tahun ini mengusung tema "Parliaments for the Planet" untuk memobilisasi parlemen dan anggotanya bertindak atas keadaan darurat iklim yang terjadi saat ini.
Menurut Lestari, semangat dari tema peringatan Hari Parlemen Internasional tahun ini harus direalisasikan, karena perubahan iklim bisa berdampak pada terganggunya pasokan kebutuhan dasar manusia, seperti air dan bahan pangan.
"Bila kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka sektor ekonomi dan sosial masyarakat pun bisa terdampak yang berpotensi pada terganggunya stabilitas nasional," jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Indonesia diperkirakan akan terdampak penurunan sebesar 0,66 persen hingga 3,45 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2030 akibat perubahan iklim.
Baca juga: Wapres sebut Gerakan Desa Menghijaukan Dunia aksi nyata perubahan iklim
Sementara itu, hasil kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam rentang 2020-2024 menunjukkan dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp544 triliun jika intervensi kebijakan tidak dilakukan.
Senator dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong rekan-rekannya para wakil rakyat agar mewaspadai ancaman tersebut. Ia mengatakan para wakil rakyat dapat menjalankan fungsi-fungsi legislatifnya secara transparan, akuntabel, dan representatif.
Para legislator harus mengambil peran dalam mengatasi hambatan politik serta kurangnya literasi lingkungan dan kepemimpinan dalam setiap proses pembuatan kebijakan di sejumlah sektor. Mereka juga harus mampu memastikan lahirnya kebijakan tepat dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim.
"Sejumlah produk legislasi yang dihasilkan para wakil rakyat dapat mewujudkan kehidupan masyarakat dan lingkungan yang harmoni dalam upaya merealisasikan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan bersama," ujar Lestari Meordijat.
"Perubahan iklim bukan semata masalah lingkungan. Lebih dari itu, bisa berdampak pada sejumlah sektor, seperti pertanian, kesehatan, ekonomi hingga menimbulkan masalah sosial jika sejumlah sektor itu mengalami dampak yang parah," kata Lestari dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan hal itu dalam rangka peringatan Hari Parlemen Internasional Ke-134 yang diperingati setiap tanggal 30 Juni.
Hari Parlemen Internasional diperingati untuk mengenang dibentuknya Inter-Parliamentary Union (IPU) pada tahun 1889. IPU merupakan forum internasional permanen pertama yang membidangi negosiasi politik antar-negara.
Baca juga: Menko Airlangga sebut perubahan iklim jadi tantangan utama global
Peringatan Hari Parlemen Internasional tahun ini mengusung tema "Parliaments for the Planet" untuk memobilisasi parlemen dan anggotanya bertindak atas keadaan darurat iklim yang terjadi saat ini.
Menurut Lestari, semangat dari tema peringatan Hari Parlemen Internasional tahun ini harus direalisasikan, karena perubahan iklim bisa berdampak pada terganggunya pasokan kebutuhan dasar manusia, seperti air dan bahan pangan.
"Bila kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka sektor ekonomi dan sosial masyarakat pun bisa terdampak yang berpotensi pada terganggunya stabilitas nasional," jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Indonesia diperkirakan akan terdampak penurunan sebesar 0,66 persen hingga 3,45 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2030 akibat perubahan iklim.
Baca juga: Wapres sebut Gerakan Desa Menghijaukan Dunia aksi nyata perubahan iklim
Sementara itu, hasil kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam rentang 2020-2024 menunjukkan dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp544 triliun jika intervensi kebijakan tidak dilakukan.
Senator dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong rekan-rekannya para wakil rakyat agar mewaspadai ancaman tersebut. Ia mengatakan para wakil rakyat dapat menjalankan fungsi-fungsi legislatifnya secara transparan, akuntabel, dan representatif.
Para legislator harus mengambil peran dalam mengatasi hambatan politik serta kurangnya literasi lingkungan dan kepemimpinan dalam setiap proses pembuatan kebijakan di sejumlah sektor. Mereka juga harus mampu memastikan lahirnya kebijakan tepat dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim.
"Sejumlah produk legislasi yang dihasilkan para wakil rakyat dapat mewujudkan kehidupan masyarakat dan lingkungan yang harmoni dalam upaya merealisasikan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan bersama," ujar Lestari Meordijat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wakil Ketua MPR minta wakil rakyat aktif cegah dampak perubahan iklim
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023