Ambon (Antara Maluku) - Sejumlah pedagang pengecer di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon mulai menaikkan harga minyak tanah, menyusul rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi mulai 1 April 2012.
Pantauan di Ambon, Jumat, para pengecer di kawasan RW 05 dan 06 Desa Batumerah menaikan harga berkisar Rp500 - Rp2.500 per jirigen (ukuran lima liter), sementara harga normal hanya Rp3.500 per liter atau Rp17.500 per jirigen.
Masyarakat setempat yang sebagian besar masih menggunakan kompor biasa untuk memasak tampak mengantri untuk mendapatkan minyak tanah yang memang jarang didapat meskipun belum ada isu kenakan harga BBM.
"Kami harus membeli karena ini kebutuhan, meskipun pedagang sudah menaikan harga, dari pada harus mengeluarkan tenaga atau ongkos lagi mencari di tempat lain yang belum tentu harganya masih normal," kata Lisa, warga RT 003/05 Desa Batumerah yang sedang mengantri di seorang pengecer yang berlokasi di RW 06.
Lisa mengantri dengan membawa dua jirigen, sementara warga lain, termasuk anak-anak tampak memegang satu sampai dua jirigen. Rata-rata mereka mengaku mengantri membeli minyak tanah untuk keperluan memasak.
Tetangga Lisa, Umi, mengaku pada Selasa (13/3) membeli minyak tanah dari seorang pengecer di RT 001/05 dengan harga Rp20.000 per jirigen.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperinag) Maluku, Angky Papilaja yang dikonfirmasi terkait masalah itu mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku telah menyurati PT. Pertamina meminta agar dilakukan operasi pasar minyak tanah untuk menghindari kelangkaan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Surat itu ditandatangani oleh ibu Sekda, Ros Far-Far, sesuai permintaan dari pihak Pertamina. Kini tinggal bagaimana Pertamina mengambil langkah-langkah, tapi tentunya di bawah koordinasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku," katanya.
Dinas ESDM dan Diperindag Maluku merupakan anggota Tim Ekonomi, termasuk didalamnya Dinas Koperasi dan UKM, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik yang dibentuk Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengantisipasi perkembangan hal-hal tertentu yang mengarah pada kondisi ekonomi daerah. Tim Ekonomi diketuai Sekda Maluku, Ros Far-Far.
Kepala Dinas ESDM, Bram Tomasoa mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan PT. Pertamina sekaligus mengecek pasokan BBM ke semua SPBU dan pengecer minyak tanah.
"Harga minyak tanah yang dinaikan pedang di Desa Batumerah itu akan kami kordinasikan dengan Pertamina dan meminta mereka menegur pengecer yang dengan semena-mena meanikan harga," katanya.
Bram Tomasoa mengatakan, rapat koordiansi Tim Ekonomi pada Rabu (14/3), disusul pertemuan dengan para pemilik SPBU pada Kamis (15/3) memutuskan melakukan pemantauan penyaluran dan kelangkaan BBM di masyarakat.
"Ibu Sekda juga sudah menyurati para bupati/walikota se-Maluku untuk bekerjasama dengan Pertamina memantau penyaluran BBM di wilayah mereka," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
Pantauan di Ambon, Jumat, para pengecer di kawasan RW 05 dan 06 Desa Batumerah menaikan harga berkisar Rp500 - Rp2.500 per jirigen (ukuran lima liter), sementara harga normal hanya Rp3.500 per liter atau Rp17.500 per jirigen.
Masyarakat setempat yang sebagian besar masih menggunakan kompor biasa untuk memasak tampak mengantri untuk mendapatkan minyak tanah yang memang jarang didapat meskipun belum ada isu kenakan harga BBM.
"Kami harus membeli karena ini kebutuhan, meskipun pedagang sudah menaikan harga, dari pada harus mengeluarkan tenaga atau ongkos lagi mencari di tempat lain yang belum tentu harganya masih normal," kata Lisa, warga RT 003/05 Desa Batumerah yang sedang mengantri di seorang pengecer yang berlokasi di RW 06.
Lisa mengantri dengan membawa dua jirigen, sementara warga lain, termasuk anak-anak tampak memegang satu sampai dua jirigen. Rata-rata mereka mengaku mengantri membeli minyak tanah untuk keperluan memasak.
Tetangga Lisa, Umi, mengaku pada Selasa (13/3) membeli minyak tanah dari seorang pengecer di RT 001/05 dengan harga Rp20.000 per jirigen.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperinag) Maluku, Angky Papilaja yang dikonfirmasi terkait masalah itu mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku telah menyurati PT. Pertamina meminta agar dilakukan operasi pasar minyak tanah untuk menghindari kelangkaan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Surat itu ditandatangani oleh ibu Sekda, Ros Far-Far, sesuai permintaan dari pihak Pertamina. Kini tinggal bagaimana Pertamina mengambil langkah-langkah, tapi tentunya di bawah koordinasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku," katanya.
Dinas ESDM dan Diperindag Maluku merupakan anggota Tim Ekonomi, termasuk didalamnya Dinas Koperasi dan UKM, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik yang dibentuk Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengantisipasi perkembangan hal-hal tertentu yang mengarah pada kondisi ekonomi daerah. Tim Ekonomi diketuai Sekda Maluku, Ros Far-Far.
Kepala Dinas ESDM, Bram Tomasoa mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan PT. Pertamina sekaligus mengecek pasokan BBM ke semua SPBU dan pengecer minyak tanah.
"Harga minyak tanah yang dinaikan pedang di Desa Batumerah itu akan kami kordinasikan dengan Pertamina dan meminta mereka menegur pengecer yang dengan semena-mena meanikan harga," katanya.
Bram Tomasoa mengatakan, rapat koordiansi Tim Ekonomi pada Rabu (14/3), disusul pertemuan dengan para pemilik SPBU pada Kamis (15/3) memutuskan melakukan pemantauan penyaluran dan kelangkaan BBM di masyarakat.
"Ibu Sekda juga sudah menyurati para bupati/walikota se-Maluku untuk bekerjasama dengan Pertamina memantau penyaluran BBM di wilayah mereka," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012