Tenaga medis di RSUD dr. M. Haulussy Ambon diharapkan tidak mengabaikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat terkait rencana aksi mogok sebagai bentuk protes terhadap manajemen RSUD.
"Yang pasti dalam kaitan dengan kebutuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan kita dorong agar pemerintah propinsi dalam hal ini Gubernur Maluku lewat Sekretaris Daerah segera mengkonsolidasikan seluruh sumber daya yang ada di RSUD dr. M. Haulussy Ambon," kata Wakil Ketua DPRD Maluku Melki Sairdekut di Ambon, Selasa.
Karena RSUD Haulussy Ambon menjadi satu-satunya rumah sakit rujukan milik pemerintah Propinsi Maluku.
Sehingga tidak boleh mengabaikan seluruh proses yang ada di RSUD Haulusi berkaitan dengan aksi mogok yang dilakukan oleh para dokter spesialis.
"Karena itu kita berharap dinas Kesehatan tidak membiarkan kondisi ini berlarut-larut," ujarnya.
Sebab pengguna rumah sakit dalam hal ini masyarakat itu setiap hari datang, dan kalau misalnya ada terjadi lagi aksi ini apalagi sudah sampai satu atau dua minggu sangat mengganggu proses pelayanan kesehatan maupun tugas-tugas yang dijalankan di rumah sakit.
"Intinya seperti itu, dan kita dorong pemprov untuk segera mengkonsolidasikan seluruh kekuatan yang ada di RSUD tersebut untuk secepatnya mengambil langkah guna memastikan semua kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan di RSUD bisa berjalan baik," katanya.
Kalau pun ada masalah soal hak tenaga medis maka segera diselesaikan dan tidak mengorbankan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Aksi mogok yang dilakukan para dokter spesialis di RSUD Haualussy Ambon terkait tuntutan pembayaran jasa medis tahun anggaran 2020 sebesar Rp19 miliar yang belum terealisasi sampai saat ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Yang pasti dalam kaitan dengan kebutuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan kita dorong agar pemerintah propinsi dalam hal ini Gubernur Maluku lewat Sekretaris Daerah segera mengkonsolidasikan seluruh sumber daya yang ada di RSUD dr. M. Haulussy Ambon," kata Wakil Ketua DPRD Maluku Melki Sairdekut di Ambon, Selasa.
Karena RSUD Haulussy Ambon menjadi satu-satunya rumah sakit rujukan milik pemerintah Propinsi Maluku.
Sehingga tidak boleh mengabaikan seluruh proses yang ada di RSUD Haulusi berkaitan dengan aksi mogok yang dilakukan oleh para dokter spesialis.
"Karena itu kita berharap dinas Kesehatan tidak membiarkan kondisi ini berlarut-larut," ujarnya.
Sebab pengguna rumah sakit dalam hal ini masyarakat itu setiap hari datang, dan kalau misalnya ada terjadi lagi aksi ini apalagi sudah sampai satu atau dua minggu sangat mengganggu proses pelayanan kesehatan maupun tugas-tugas yang dijalankan di rumah sakit.
"Intinya seperti itu, dan kita dorong pemprov untuk segera mengkonsolidasikan seluruh kekuatan yang ada di RSUD tersebut untuk secepatnya mengambil langkah guna memastikan semua kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan di RSUD bisa berjalan baik," katanya.
Kalau pun ada masalah soal hak tenaga medis maka segera diselesaikan dan tidak mengorbankan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Aksi mogok yang dilakukan para dokter spesialis di RSUD Haualussy Ambon terkait tuntutan pembayaran jasa medis tahun anggaran 2020 sebesar Rp19 miliar yang belum terealisasi sampai saat ini.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023