Ambon (Antara Maluku) - Komisi C DPRD Maluku masih melakukan koordinasi guna melengkapi data sejumlah proyek Dinas Perhubungan provinsi tahun anggaran 2011 yang diduga bermasalah sesuai permintaan Kejaksaan Tinggi setempat.
"Surat dari Kejaksaan Tinggi memang sudah masuk ke pimpinan dewan sejak awal Juli 2012, namun kesibukan legislatif untuk menjalankan berbagai agenda sehingga datanya belum dilengkapi. Tapi, saat ini kami sedang berkoordinasi untuk memenuhi permintaan jaksa," kata ketua komisi C DPRD Maluku, Ever Kermite di Ambon, Rabu.
Proyek Dishub Maluku yang menggunakan sumber dana APBN maupun APBD tingkat I tahun anggaran 2011 yang belum lengkap datanya adalah proyek pembangunan tambatan perahu di Waprea, Kabupaten Buru senilai Rp448 juta lebih dari APBD Maluku.
Selain itu, pengerjaan proyek pembangunan fasilitas pelabuhan laut di Wonreli-Kisar, Ibu Kota Sementara Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp5 miliar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2011.
Ever Kermite mengatakan, komisi akan secepatnya menyerahkan data dua proyek yang diduga bermasalah tersebut melalui surat resmi dari pimpinan DPRD kepada jaksa, bila seluruh informasi yang dibutuhkan sudah lengkap.
Dia mencontohkan proyek rehabilitasi dermaga Kulur di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah senilai Rp1,979 miliar yang sudah dalam proses penyelidikan jaksa karena data yang diberikan cukup lengkap.
Sama halnya dengan laporan dugaan penyimpangan pada pengerjaan proyek Dermaga Waeriang di Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku (Malteng) senilai Rp2,439 miliar yang disampaikan kepada jaksa cukup lengkap sesuai gambaran kondisi di lapangan.
DPRD Provinsi Maluku dalam rapat paripurna tanggal 25 Mei 2012 menetapkan untuk melaporkan dugaan penyimpangan proyek milik Dishub Maluku melalui sebuah rekomendasi resmi ke Kejaksaan Tinggi setempat untuk diproses secara hukum.
Indikasi penyimpangan proyek ini diketahui setelah komisi C melakukan pengawasan proyek-proyek pemerintah tahun anggaran 2011, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD tingkat I di 11 kabupaten/kota.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
"Surat dari Kejaksaan Tinggi memang sudah masuk ke pimpinan dewan sejak awal Juli 2012, namun kesibukan legislatif untuk menjalankan berbagai agenda sehingga datanya belum dilengkapi. Tapi, saat ini kami sedang berkoordinasi untuk memenuhi permintaan jaksa," kata ketua komisi C DPRD Maluku, Ever Kermite di Ambon, Rabu.
Proyek Dishub Maluku yang menggunakan sumber dana APBN maupun APBD tingkat I tahun anggaran 2011 yang belum lengkap datanya adalah proyek pembangunan tambatan perahu di Waprea, Kabupaten Buru senilai Rp448 juta lebih dari APBD Maluku.
Selain itu, pengerjaan proyek pembangunan fasilitas pelabuhan laut di Wonreli-Kisar, Ibu Kota Sementara Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp5 miliar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2011.
Ever Kermite mengatakan, komisi akan secepatnya menyerahkan data dua proyek yang diduga bermasalah tersebut melalui surat resmi dari pimpinan DPRD kepada jaksa, bila seluruh informasi yang dibutuhkan sudah lengkap.
Dia mencontohkan proyek rehabilitasi dermaga Kulur di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah senilai Rp1,979 miliar yang sudah dalam proses penyelidikan jaksa karena data yang diberikan cukup lengkap.
Sama halnya dengan laporan dugaan penyimpangan pada pengerjaan proyek Dermaga Waeriang di Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku (Malteng) senilai Rp2,439 miliar yang disampaikan kepada jaksa cukup lengkap sesuai gambaran kondisi di lapangan.
DPRD Provinsi Maluku dalam rapat paripurna tanggal 25 Mei 2012 menetapkan untuk melaporkan dugaan penyimpangan proyek milik Dishub Maluku melalui sebuah rekomendasi resmi ke Kejaksaan Tinggi setempat untuk diproses secara hukum.
Indikasi penyimpangan proyek ini diketahui setelah komisi C melakukan pengawasan proyek-proyek pemerintah tahun anggaran 2011, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD tingkat I di 11 kabupaten/kota.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012