Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara menggelar workshop dan diseminasi studi kasus dan pembelajaran baik tentang stunting dengan melibatkan pemangku kepentingan kabupaten/kota di wilayah Malut.
"Terkait penanganan stunting bukan saja menjadi beban keluarga tetapi menjadi beban negara. Makanya penanganan stunting ini harus kolektif, harmonis, harus secara bersama-sama berkolaborasi dan," kata Kepala Perwakilan BKKBN Malut Nuryamin di Ternate, Rabu.
Menurut dia, workshop ini diikuti oleh lintas sektor terkait dan mitra kerja fokus membahas masalah stunting yang menjadi indikator kinerja pemerintah daerah.
Baca juga: BKKBN sosialisasi pendampingan edukasi dan promosi Genre di Morotai
Oleh karena itu, dinas kesehatan perlu melakukan koordinasi dengan dinas terkait agar ada pendampingan yang diberikan kepada tim-tim yang melakukan survei guna mendapatkan data valid.
Hal ini, ujarnya dilakukan agar angka stunting tidak naik, apabila tidak dilakukan pendampingan maka dapat terjadi persepsi yang tidak tepat serta pinalti dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota yang berdampak pada aspek-aspek program pembangunan di wilayah.
"Anak yang mengalami stunting, terutama pada usia dini, kemungkinan juga mengalami hambatan pertumbuhan organ lainnya termasuk otak," ujarnya.
Dia menambahkan, dalam RPJMN 2020-2024, Indonesia menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Menurutnya, BKKBN Provinsi Malut melaksanakan studi kasus dan pembelajaran baik stunting di Malut dengan menjadikan kampung keluarga berkualitas menjadi lokusnya.
Baca juga: BKKBN Malut gelar pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan
"Pelaksanaan kegiatan ini melalui penyusunan policy brief bersama mitra kerja perguruan tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan dua rekomendasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembelajaran baik percepatan penurunan stunting di Provinsi Malut," ujarnya.
Dalam kegiatan, narasumber, antara lain Bappeda Provinsi, Dinkes Provinsi, Koordinator Satgas Stunting Provinsi Maluku Utara dan Tim PIC (Person In Charge) Maluku Utara.
Dari ketiga narasumber workshop tersebut menyampaikan strategi dan inovasi stunting di Provinsi Maluku Utara dengan kesimpulan bahwa percepatan penurunan stunting di butuhkan kesepahaman, komitmen, kolaborasi hingga mencapai angka zero stunting.
Baca juga: BKKBN Maluku Utara siapkan bidan pelayanan KB di pulau terpencil
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Terkait penanganan stunting bukan saja menjadi beban keluarga tetapi menjadi beban negara. Makanya penanganan stunting ini harus kolektif, harmonis, harus secara bersama-sama berkolaborasi dan," kata Kepala Perwakilan BKKBN Malut Nuryamin di Ternate, Rabu.
Menurut dia, workshop ini diikuti oleh lintas sektor terkait dan mitra kerja fokus membahas masalah stunting yang menjadi indikator kinerja pemerintah daerah.
Baca juga: BKKBN sosialisasi pendampingan edukasi dan promosi Genre di Morotai
Oleh karena itu, dinas kesehatan perlu melakukan koordinasi dengan dinas terkait agar ada pendampingan yang diberikan kepada tim-tim yang melakukan survei guna mendapatkan data valid.
Hal ini, ujarnya dilakukan agar angka stunting tidak naik, apabila tidak dilakukan pendampingan maka dapat terjadi persepsi yang tidak tepat serta pinalti dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota yang berdampak pada aspek-aspek program pembangunan di wilayah.
"Anak yang mengalami stunting, terutama pada usia dini, kemungkinan juga mengalami hambatan pertumbuhan organ lainnya termasuk otak," ujarnya.
Dia menambahkan, dalam RPJMN 2020-2024, Indonesia menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Menurutnya, BKKBN Provinsi Malut melaksanakan studi kasus dan pembelajaran baik stunting di Malut dengan menjadikan kampung keluarga berkualitas menjadi lokusnya.
Baca juga: BKKBN Malut gelar pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan
"Pelaksanaan kegiatan ini melalui penyusunan policy brief bersama mitra kerja perguruan tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan dua rekomendasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembelajaran baik percepatan penurunan stunting di Provinsi Malut," ujarnya.
Dalam kegiatan, narasumber, antara lain Bappeda Provinsi, Dinkes Provinsi, Koordinator Satgas Stunting Provinsi Maluku Utara dan Tim PIC (Person In Charge) Maluku Utara.
Dari ketiga narasumber workshop tersebut menyampaikan strategi dan inovasi stunting di Provinsi Maluku Utara dengan kesimpulan bahwa percepatan penurunan stunting di butuhkan kesepahaman, komitmen, kolaborasi hingga mencapai angka zero stunting.
Baca juga: BKKBN Maluku Utara siapkan bidan pelayanan KB di pulau terpencil
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023