Ambon (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku membentuk 12 tim kerja sebagai langkah strategis mempercepat penurunan stunting dan memperkuat pelaksanaan program kependudukan serta pembangunan keluarga di daerah.
“Pembentukan 12 tim kerja ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi BKKBN berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan tantangan program kependudukan dan pembangunan keluarga ke depan, khususnya percepatan penurunan stunting,” kata Kepala BKKBN Maluku dr Mauliwaty Bulo di Ambon, Jumat.
Ia mengatakan, pembentukan tim kerja tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Penugasan dan Rolling Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penugasan dan rolling ASN, kata dia, tidak hanya ditujukan untuk pemerataan beban kerja, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.
“Melalui pembentukan tim kerja ini, ASN diharapkan mampu menjalankan tugas pokok maupun tugas tambahan secara optimal, saling berbagi pengetahuan, serta memperkuat kolaborasi lintas fungsi,” ujarnya.
Pembentukan 12 tim kerja tahun 2026 ini, kata dia, juga diarahkan untuk mendukung keberlanjutan program-program strategis BKKBN, mulai dari pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, hingga percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku yang masih menjadi salah satu isu prioritas nasional.
"Nantinya 12 tim ini akan bertugas untuk mendata, hingga memberikan penyuluhan pada keluarga terkait pengetahuan gizi dan pembangunan keluarga," ujarnya.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terbaru yang dirilis pada 2025, prevalensi stunting di Provinsi Maluku masih berada pada 26 persen, meskipun menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini mendorong BKKBN Maluku untuk memperkuat intervensi spesifik dan sensitif secara lebih terarah dan terintegrasi.
Selain itu, upaya yang terus dilakukan BKKBN Maluku antara lain penguatan pendampingan keluarga berisiko stunting melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK), optimalisasi Program Bangga Kencana, percepatan pelaksanaan Program Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, serta penguatan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait hingga tingkat desa.
“Kerja tim yang solid menjadi kunci keberhasilan program. Oleh karena itu, kami berharap seluruh ASN dapat berkontribusi aktif, menjaga sinergi, dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas,” katanya.
Dengan langkah tersebut, BKKBN Provinsi Maluku optimistis dapat meningkatkan kinerja organisasi sekaligus memastikan program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting berjalan berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Maluku.
