Ambon (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Maluku mendiseminasikan Laporan Kependudukan provinsi Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan bukti, seiring pentingnya pemahaman dinamika kependudukan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Mincie H Ubro di Ambon, Rabu mengatakan penduduk memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dan modal utama dalam memajukan bangsa.
“Penduduk bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek sekaligus modal utama dalam memajukan bangsa,” kata Ubro.
Ia menjelaskan, perubahan struktur, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk sangat memengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan memerlukan pemahaman yang kuat terhadap dinamika kependudukan.
Menurut Ubro, Kemendukbangga/BKKBN memiliki mandat untuk memperkuat pengendalian penduduk melalui penyediaan data, analisis, serta rekomendasi kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy.
“Salah satu instrumen strategis dalam penyediaan informasi kependudukan antara lain Laporan Kependudukan Indonesia (LKI), Laporan Kependudukan Provinsi (LKP), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK),” ujarnya.
Ia menambahkan, 2025 menjadi momentum strategis karena menandai awal implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029. Karena itu, hasil laporan kependudukan perlu didiseminasikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai pemangku kepentingan.
Hasil penyusunan Laporan Kependudukan Provinsi Maluku 2025, lanjutnya, diharapkan memberikan gambaran capaian pembangunan kependudukan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap dinamika penduduk di berbagai tingkatan wilayah.
Kegiatan diseminasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Bappeda Provinsi Maluku, BPS Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku, Dinas PPKB Kota Ambon, Bappedalitbang Kota Ambon, serta akademisi dari Universitas Pattimura, sebagai wujud kolaborasi lintas sektor dalam membangun Maluku yang berdaya saing.
