Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku berupaya memperjuangkan guru honorer mengikuti seleksi untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.
"Terkait proses seleksi PPPK dilakukan pemerintah pusat, mekanisme untuk pendaftaran itu dilakukan melalui sistem, tetapi kami berupaya memperjuangkan nasib para tenaga honorer tersebut" Kata Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena di Ambon, Jumat.
Ia mengatakan, kendala yang dialami beberapa guru honorer yang akan mendaftar mengikuti seleksi PPPK, yakni sistem terkunci sehingga tidak bisa mengakses.
"Keluhan para guru tersebut saya tindaklanjuti dengan meminta dinas pendidikan dan kepala sekolah membantu mereka agar bisa mendaftar, ternyata sistem terkunci dari pusat," katanya.
Langkah yang ditempuh, kata Bodewin, untuk memperjuangkan para guru honorer, yakni kepala dinas pendidikan dan Komisi dua DPRD Kota Ambon ke Jakarta untuk bertemu Kemendikbud dan BKN.
"Perjuangan yang dilakukan karena kita sama sekali tidak tidak punya kewenangan akses untuk mendaftar tetapi kewenangan pemerintah pusat,
Kami minta untuk difasilitasi agar semua seluruh guru honorer di Kota Ambon memiliki kesempatan yang sama ikut kompetisi seleksi PPPK," ujarnya.
Pemkot Ambon pada prinsipnya meminta supaya diberikan kesempatan kepada semua guru honorer mengikuti seleksi.
"Terkait jumlah yang diterima berapa itu bukan urusan kita, tetapi semua berpeluang untuk ada dalam seleksi PPPK," kata Bodewin.
Sebelumnya puluhan guru honorer di Kota Ambon mengadu ke DPRD lantaran tak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pendaftaran PPPK untuk jalur khusus dibuka 20 sampai 29 September 2023, sistem tiba-tiba terkunci, sehingga waktu pendaftaran diperpanjang dari 29 September sampai 3 Oktober 2023.
Pemkot Ambon tahun 2023 mendapat alokasi penerimaan Calon PPPK untuk tiga formasi dari Pemerintah Pusat.
Tiga formasi yang akan dibuka untuk PPPK Kota Ambon, yakni tenaga pendidikan sebanyak 597 orang, tenaga Kesehatan 237, dan tenaga Administrasi Umum 90 orang.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Terkait proses seleksi PPPK dilakukan pemerintah pusat, mekanisme untuk pendaftaran itu dilakukan melalui sistem, tetapi kami berupaya memperjuangkan nasib para tenaga honorer tersebut" Kata Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena di Ambon, Jumat.
Ia mengatakan, kendala yang dialami beberapa guru honorer yang akan mendaftar mengikuti seleksi PPPK, yakni sistem terkunci sehingga tidak bisa mengakses.
"Keluhan para guru tersebut saya tindaklanjuti dengan meminta dinas pendidikan dan kepala sekolah membantu mereka agar bisa mendaftar, ternyata sistem terkunci dari pusat," katanya.
Langkah yang ditempuh, kata Bodewin, untuk memperjuangkan para guru honorer, yakni kepala dinas pendidikan dan Komisi dua DPRD Kota Ambon ke Jakarta untuk bertemu Kemendikbud dan BKN.
"Perjuangan yang dilakukan karena kita sama sekali tidak tidak punya kewenangan akses untuk mendaftar tetapi kewenangan pemerintah pusat,
Kami minta untuk difasilitasi agar semua seluruh guru honorer di Kota Ambon memiliki kesempatan yang sama ikut kompetisi seleksi PPPK," ujarnya.
Pemkot Ambon pada prinsipnya meminta supaya diberikan kesempatan kepada semua guru honorer mengikuti seleksi.
"Terkait jumlah yang diterima berapa itu bukan urusan kita, tetapi semua berpeluang untuk ada dalam seleksi PPPK," kata Bodewin.
Sebelumnya puluhan guru honorer di Kota Ambon mengadu ke DPRD lantaran tak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pendaftaran PPPK untuk jalur khusus dibuka 20 sampai 29 September 2023, sistem tiba-tiba terkunci, sehingga waktu pendaftaran diperpanjang dari 29 September sampai 3 Oktober 2023.
Pemkot Ambon tahun 2023 mendapat alokasi penerimaan Calon PPPK untuk tiga formasi dari Pemerintah Pusat.
Tiga formasi yang akan dibuka untuk PPPK Kota Ambon, yakni tenaga pendidikan sebanyak 597 orang, tenaga Kesehatan 237, dan tenaga Administrasi Umum 90 orang.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023